You are here: Home Kolom Anomali Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi

Anomali Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi

PDFCetakEmail

SETELAH sukses mencapai laju pertumbuhan tertinggi hingga 8,51 persen pada tahun 2011, pemerintah provinsi Jambi kembali berhasil mencatat tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2012 ini. Meski tidak setinggi laju pertumbuhan tahun lalu, perekonomian Jambi tahun ini diperkirakan akan tumbuh pada rentang antara 6,8 sampai dengan 7,2 persen. Meski melandai, tingkat capaian ini sesungguhnya masih cukup bagus dan masih lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan hanya tumbuh antara 6,3 - 6,7 persen.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi terlihat anomali. Suatu keadaan dikatakan anomaly adalah ketika terjadi penyimpangan dari kondisi normal atau kondisi ideal. Dalam teori perekonomian dikatakan anomaly ketika suatu peristiwa ekonomi tidak lagi berjalan sinergi dengan yang seharusnya terjadi. Dalam konteks perekonomian, maka perekonomian Jambi dapat disebut anomaly. Fakta ini terlihat pada adanya hubungan kontradiktif antara pertumbuhan ekonomi dengan beberapa indicator kesejahteraan masyarakat di Jambi. Memang beberapa indicator ekonomi masih menunjukkan angka yang cukup baik. Namun demikian, dibalik keberhasilan tersebut terdapat pula ketidak-suksesan yang masih menyelimuti.

Anomali Pertama.
Pertumbuhan ekonomi tinggi tapi inflasi juga tergolong tinggi. Meski laju inflasi Jambi hanya 3,96 persen dan secara teoritis tergolong rendah, namun laju inflasi di Jambi berada pada posisi nomor 4 tertinggi di antara kota-kota se-Sumatera. Laju Inflasi Jambi hanya lebih bagus ketimbang Pangkal Pinang (5,92), Bengkulu (4,55), dan Pematang Siantar (4,14). Idealnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti oleh laju inflasi yang rendah, sehingga pertumbuhan riil akan cenderung lebih baik.

Anomali Kedua.
Pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi Jumlah Penduduk Miskin Meningkat. Secara total pemerintah provinsi Jambi memang telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data statistic 2012, jumlah penduduk miskin di provinsi Jambi telah menurun dari 272,67 ribu menjadi 271,67 ribu. Sekilas, nampak bahwa dalam kurun waktu satu tahun pemerintah provinsi Jambi telah berhasil mengangkat derajat masyarakat sebanyak 2.000 jiwa dari yang tadinya berada dibawah garis kemiskinan ke atas garis kemiskinan. Secara persentase penduduk miskin di provinsi Jambi juga lebih kecil dari persentase penduduk miskin nasional. Namun demikian, bila diteliti secara detail, ternyata baik dalam jumlah maupun secara persentase jumlah penduduk miskin hanya berkurang di wilayah Kota yakni dari 108,17 ribu menjadi 103,50 ribu. Akan tetapi untuk wilayah perdesaan yang terjadi malah sebaliknya. Jumlah penduduk miskin di desa telah meningkat dari 164,51 ribu pada tahun 2011 menjadi 168,00 ribu pada tahun 2012.

Ini berarti bahwa jumlah penduduk miskin di desa dalam kurun satu tahun telah meningkat sebanyak hampir 4.000 jiwa. Sebuah peningkatan yang sangat ironis. Ini berarti bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 2000 jiwa (karena penurunan penduduk miskin dikota 2000 jiwa diikuti oleh kenaikan penduduk miskin di desa sebanyak 4000 jiwa). Kondisi ini mengindikasikan bahwa dampak dari pertumbuhan ekonomi tidak banyak dirasakan oleh masyarakat perdesaan.

Anomali Ketiga.
Pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi seyogyanya diikuti oleh semakin banyak masyarakat yang sejahtera dan semakin menurun indeks kedalaman kemiskinan. Namun demikian, data statistic menunjukkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun ini telah terjadi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan. Berdasarkan data statistic, pada tahun 2011 indeks kedalaman kemiskinan di provinsi Jambi adalah 0,92 persen. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 1,22 persen pada tahun 2012.

Anomali keempat.
Pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan indeks keparahan kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan provinsi Jambi telah meningkat selama dua tahun terakhir yakni dari 0.18 persen menjadi 0,29 persen. Lebih ironis lagi, indeks tersebut tidak hanya meningkat di desa, akan tetapi juga meningkat cukup tajam di kota. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa disparitas pendapatan antara penduduk miskin dengan pengeluaran dan garis kemiskinan semakin melebar. Memang diakui bahwa terdapat masyarakat yang pengeluarannya tetap, namun masyarakat yang makin jauh dari garis kemiskinan malah semakin meningkat.

Anomali kelima.
Pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak diikuti oleh membaiknya nilai tukar petani (NTP). Walau bukan satu-satunya ukuran, NTP
seringkali dikaitkan dengan kondisi ekonomi petani. Angka indeks ini bahkan telah menjadi salah satu indikator yang diunggulkan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani oleh berbagai pihak. Apabila harga produk pertanian yang dihasilkan petani naik dengan persentase lebih besar dari persentase kenaikan barang dan jasa yang dibayar petani, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka NTP naik dan dengan sendirinya pendapatan petani naik relatif lebih besar dari kenaikan pengeluaran atau terjadi surplus.Dengan demikian secara konseptual, hubungan antara NTP dan pertambahan pendapatan petani sangat erat.

Walau ada yang memperdebatkan, namun dikarenakan pendapatan petani sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, NTP masih dianggap sebagai salah satu indikator yang relevan untuk menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteraan petani.
Berdasarkan data statistik Provinsi Jambi, secara umum NTP yang sebelumnya sudah rendah terus merosot keangka yang lebih rendah lagi. Kondisi ini terlihat dari NTP pada bulan Januari yang walaupun masih rendah aykni 94,4 terus menurun hingga 91,5 pada bulan Oktober 2012. Kondisi ini menjadi lebih buruk lagi mengingat pergerakan indeks diterima cenderung statis sementara indeks dibayar justru semakin lama semakin melemah.

Secara konseptual, NTP merupakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Meski NTP satu-satunya ukuran yang dapat merefleksikan kesejahteraan petani, akan tetapi setidak-tidaknya penurunan NTP bisa mencerminkan penurunan daya beli petani. Selanjutnya, jika daya beli petani sudah menurun, maka ini dapat dijadikan sebagai indicator (walau bukan satu-satunya indicator) menurunnya kesejahteraan petani. Agaknya, tiga indicator yang telah saya sebutkan diatas (indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan NTP) sudah dapat memberikan gambaran bahwa betapa pertumbuhan ekonomi Jambi yang tinggi tidak berimbas positif terhadap masyarakat kelas bawah, terutama yang hidup di desa.

Penyebab Anomali Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi

Beberapa penyebab anomali pertumbuhan ekonomi Jambi dapat dijelaskan sebagai berikut.
Pertama. Relatif belum adanya diversifikasi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi. PDRB lebih dominan ditopang oleh hanya tiga komoditi utama yakni: perkebunan karet, perkebunan sawit, dan pertambangan batubara. Pertumbuhan sektor ini terutama pertambangan tidak banyak berimbas kepada pendapatan masyarakat, karena dayaserap tenaga kerja di sektor tersebut relatif sangat kecil. Jika dilihat dari sini, maka tidaklah terlalu berlebihan manakala banyak pengamat ekonomi yang mengatakan bahwa Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan ekonomi semu bahkan relatif kurang berkualitas. Provinsi Jambi Memiliki basic pertumbuhan yang rapuh.

Kedua. Belum terjadinya transformasi ekonomi secara riil di Provinsi Jambi. Memang ekspor Jambi didominasi oleh sektor industryi Akan komoditi industri yang diekspor tersebut belum berupa produk jadi yang siap digunakan (end goods). Dampaknya nilai tambah yang diterima dari ekspor tersebut juga tidak terlalu tinggi.

Ketiga. Enam puluh tiga persen perekonomian Jambi lebih digerakkan oleh konsumsi masyarakat yang didorong oleh pertumbuhan kredit. Dampaknya ketiga harga komoditi penopang utama pertumbuhan ekonomi Jambi turun, maka banyak masyarakat yang tidak mampu melunasi kredit. Akibatnya sudah bisa ditebak yakni membanjirnya kredit macet.


Fokus Perhatian
Menurut hemat saya terdapat beberapa hal yang juga patut menjadi perhatian pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Jambi. Pertama, masalah penciptaan kesempatan kerja. Program pemerintah untuk mendorong terciptanya lapangan kerja harus dilakukan secara serius. Program tersebut dapat dilakukan dengan mendorong tumbuhkembangnya sector-sektor yang berorientasi padat karya. Selain itu, sektor pertanian yang juga masih memperlihatkan peran nyatanya terhadap perekonomian Provinsi Jambi, masih tetap harus didorong. Dalam hal ketenagakerjaan, sektor ini ternyata menyerap tenaga kerja paling banyak bahkan mencapai 783.500 orang atau 55,04 persen dari jumlah penduduk yang bekerja. Namun demikian, harus tercipta sektor hilir yang mampu mengolah hasil pertanian.

Data menunjukkan bahwa Provinsi Jambi secara umum ternyata lebih banyak menjadi importir produk-produk bahan makanan (Tabama) dan hortikultura. Secara geografis wilayah, potensi Jambi untuk meningkatkan produksi sector ini sebenarnya cukup besar. Memang cukup berat untuk dilakukan, mengingat NTP sector tanaman bahan makanan dan hortikultura adalah yang paling rendah diantara NTP produk-produk pertanian Jambi. Pada bulan Oktober 2012, NTP sector Tabama hanyalah 89,3 sementara NTP hortikultura malah lebih rendah lagi yakni 88,3. Jika ini rendah, maka ada indikasi bahwa motivasi masyarakat untuk menggarap sector ini juga rendah karena NTP merupakan salah satu refleksi dari dayabeli masyarakat.

Kedua, Pemerintah Provinsi Jambi harus mampu mendorong kesukesan peralihan (transformasi ekonomi) dari sector primer ke sector sekunder. Memang diakui bahwa ekspor Jambi dari sector industry sudah cukup dominan, akan tetapi produk yang diekspor tersebut belum berupa produk jadi (end goods). Pemerintah harus mendorong agar terbangunnya industri yang mengolah produk tersebut menjadi produk jadi. Jika itu terwujud, maka nilai tambah (value added) dari produk Jambi akan semakin meningkat.

Ketiga, beberapa daerah masih mengandalkan sektor-sektor tertentu seperti pertambangan. Saya yakin kita semua tahu bahwa sektor ini adalah sektor yang tidak terbarukan sehingga hanya bisa menjadi penyangga ekonomi dalam kurun waktu tertentu dan sangat rentan terhadap gejolak. Kondisi yang sama juga terjadi pada daerah-daerah yang terlalu mengandalkan ekonominya pada perkebunan tertentu, seperti sawit dan karet yang harganya juga sangat tergantung dengan permintaan dunia. Oleh karena itu, diversifikasi produk adalah salah satu alternatif.

Keempat, masih rendahnya tingkat produktivitas. Meski pertumbuhan ekonomi berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional, namun pendapatan perkapita provinsi Jambi berada pada level bawah. Kondisi ini mencerminkan bahwa sesungguhnya tingkat produktivitas pekerja di provinsi Jambi masih relatif rendah.

Kelima, kesenjangan kualitas sumberdaya manusia (SDM). IPM provinsi Jambi sesungguhnya tidak terlalu jelek karena berada di peringkat tengah IPM nasional, namun kesenjangan antara kualitas SDM perdesaan dan perkotaan masih relatif lebar.

Keenam, infrastruktur yang masih relatif belum memadai. Keberadaan infrastruktur baik jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, termasuk irigasi di sektor pertanian masih perlu mendapatkan perhatian serius. Infrastruktur terutama untuk jalan menuju dan dari sentra produksi masih belum mendukung kelancaran arus barang ke wilayah pemasaran. Pembangunan pelabuhan samudera yang telah dirancang di Ujung Jabung mutlak merupakan prioritas. Keberadaan pelabuhan ini akan berperan ganda baik sebagai pintu keluar barang-barang yang akan diekspor dan pintu masuk bagi barang-barang yang diimpor. Keberadaan pelabuhan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan pendapatan masyarakat Jambi. Syukur Alhamdulillah kalau pemerintah provinsi akan memulai pelabuhan ini pada tahun 2013. Semoga saja. Amiin.


* Penulis adalah dosen senior Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. Pengajar Analisis Kebijakan Pembangunan Daerah pada Program Magister Ekonomi Pembangunan Pascasarjana Universitas Jambi.

 

comments

Newer news items: