You are here: Hukum Gugatan Harus Diperbaiki

Gugatan Harus Diperbaiki

PDFCetakEmail

Sidang Berhala di MK
Majelis hakim MK.(F;ist)JAMBI
– Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana gugatan uji materi Undang Undang No 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga, kemarin.  Sidang tersebut mengagendakan pembacaan gugatan.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, Jaelani, menyebutkan sidang perdana tersebut mengagendakan pembacaan permohonan materi gugatan serta menghadirkan sembilan orang pemohon dalam gugatan tersebut. “Semua pemohon hadir,” ujarnya.

Kesembilan pemohon tersebut diantaranya Gubernur Hasan Basri Agus (HBA), Ketua DPRD Provinsi Jambi Effendi Hatta, Bupati Tanjungjabung Timur (Tanjabtim) Zumi Zola, Ketua DPRD Tanjabtim Romi Haryanto, Tim Asistensi Pulau Berhala, kepala desa, dan tokoh masyarakat dari Desa Sungai Itik Pulau Berhala.

Gubernur HBA, Ketua DPRD Provinsi Jambi Effendi Hatta, dan Bupati Zumi Zola hadir di sidang.(F;ist)Sidang ini diketuai oleh Hakim MK, Akil Muhktar dan dianggotai Prof. Maria, dan Haryono. Sidang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat Jakarta No.7, Jakarta Pusat.  Akil Muhtar meminta kepada tim kuasa hukum penggugat memperbaiki dan memperkuat materi permohonan tersebut. Hakim meminta penggugat memperkuat bobot materiil yang dimohonkan. Kemudian, hakim juga meminta kuasa hukum penggugat memberikan penjelasan hak-hak konstitusional pemohon yang dirugikan. Tim Hakim MK meminta saran-saran mereka dipenuhi paling lambat 14 hari sejak hari persidangan perdana tersebut.

Selain itu, hakim MK mengungkapkan, ada dua pihak yang menjadi pihak terkait dengan uji materi ini, yaitu pertama Bupati Lingga, kedua Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Sementara, kuasa hukum Pemprov Jambi, Andi Muhammad Asrun, memastikan akan memenuhi perbaikan yang diminta dari hakim MK. Andi Muhammad Asrun mengatakan saran yang diberikan tim hakim MK itu merupakan masukan yang sangat positif bagi pihak Pemerintah Provinsi Jambi dan tentunya akan memperkuat permohonan Provinsi Jambi dalam judicial review.

Seperti diketahui, gugatan ini muncul setelah Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menganulir atau membatalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala yang mana didalamnya dinyatakan Pulau Berhala masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.  Namun sidang perdana yang digelar di MK kemarin, tidak langsung memutuskan apakah permohonan yang diajukan Pemprov Jambu melalui kuasa hukum Pemerintah Provinsi Jambi langsung diterima atau tidak dan satus Pulau Berhala masuk Provinsi Jambi atau tidak. Namun, sidang tersebut merupakan penyampaian permohonan kuasa hukum Pemerintah Provinsi Jambi kepada MK tentang uji materi Undang-undang nomor 31 Tahun 2003 tetang pembentukan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau disertai dengan argumen-argumen yang mendasarinya.

Para tokoh masyarakat Jambi dan Tanjabtim yang hadir.(F;ist)Gugatan uji materi tersebut terdaftar dengan nomor registrasi perkara 32/PPU/X/2012. Gugatan tersebut terdaftar di MK pada 26 Maret lalu. Pokok perkara gugatan ini, yakni mengenai gugatan kepemilikan Pulau Berhala berdasarkan Undang Undang No 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).  Pemprov Jambi optimis dengan bukti-bukti dan saksi yang sudah disiapkan, pihaknya bisa memenangkan sengketa pulau berhala itu. Karena, diyakini bukti dan saksi sangat menguatkan kepemilikan pulau berhala sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jambi.

 

Salah satu bukti yang dimiliki Pemprov Jambi itu diantaranya berupa undang-undang Administrasi Residentie Van Jambi Tahun 1920 di zaman Belanda serta data-data lainnya. Sementara untuk saksi, sudah disaiapkan cukup banyak. Mereka adalah orang-orang yang memastikan pulau itu milik Jambi berdasarkan histori dan sejarah. (Reporter:Anton)

comments

Related news items:
Newer news items: