You are here: Metro Hotspot Tinggal 26 Titik, Gubernur: Harus Tetap Diawasi

Hotspot Tinggal 26 Titik, Gubernur: Harus Tetap Diawasi

PDFCetakEmail

F:Greenpeace.orgJAMBI–Jumlah titik api atau hotspot di Provinsi Jambi sudah menurun. Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Jambi, Irmansyah Rahman mengatakan, jika sebelumnya mencapai 40 titik, saat ini tinggal 26 titik saja. “Tinggal 26 titik yang masih terpantau melalui satelit. Jumlahnya sudah menurun dibandingkan beberapa hari lalu yang sempat mencapai 40 titik,” ungkapnya ketika dikonfirmasi wartawan.

Menurutnya, ke-26 hotspot itu berada di Kabupaten Tebo sebanyak 2 titik, dua titik tersebut terdapat pada Hutan Tanaman Industri (HTI). Lalu Kabupaten Bungo sebanyak 4 titik. Untuk 4 titik ini, diakui oleh Irmansah, terdapat pada hutan APL. Yaitu, pada Kebun 1 titik, THR 1 titik, HPH 2 titik. Sementara di Muarojambi dilaporkan sebanyak 1 titik. Sedangkan di Kabupaten Merangin sebanyak 9 titik hospot, 9 titik hospot itu, kata dia, 3 titik hutan HP, 2 titik kebun dan 4 titik pada APL.
“Di Batanghari 4 titik, 1 titik kebun, 1 titik taman hutan Tahura dan 2 titik HPH. Sarolangun sebanyak  6 titik, 3 APL, 1 HTI dan 2 titik kebakaran pada kebun,” ujar Irmansyah Rahman.

“Di beberapa kabupaten tersebut, hospot terbanyak di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun. Dua kabupaten ini meningkat dari dua hari sebelumnya,” katanya. Sementara, untuk provinsi tetangga, titik hotspot juga terjadi penurunan. Saat ini, di Provinsi Riau hotspot hanya 33 dan Sumatera Barat 40 titik.
Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) yang dikonfirmasi mengenai masalah ini mengatakan meskipun jumlahnya menurun pemerintah tetap harus mengawasi.
Menurut dia, akhir-akhir ini kebakaran hutan memang semakin meningkat sehingga membuat kabut semakin tebal. “Karena itu saya mengimbau apabila masyarakat melihat ada kebakaran hutan, maka langsung lapor kepada tim pemadam kebakaran. Pemerintah juga harus mengawasi,” ucapnya.

Kebakaran yang terjadi ini, kata dia, menyangkut kabut asap. Masalah tersebut akan berbahaya, bahkan, juga akan ditegur oleh lembaga-lembaga internasional terutama di ASEAN. Hanya saja, seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan penjelasan Irmansyah Rahman tanggungjawab pemadaman api bukan hanya ada di Dishut. Pihaknya hanya bertanggungjawab memadamkan api yang terpantau pada hutan produksi saja. Namun, jika di lokasi HGU perkebunan kelapa sawit merupakan kewenangan dan tugas dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Terutama untuk memerintahkan dan menginstruksikan pemadaman oleh perusahaan yang memiliki izin di kawasan tersebut.

Mantan staf ahli Gubernur Jambi ini juga memaparkan upaya yang telah dilakukan, yakni Dishut Provinsi Jambi melakukan investigasi atau pengecekan ke lapangan oleh tim Perlindungan Hutan (Linhut). Juga menyampaikan data hotspot ke masing-masing kabupaten. “Karena kabupaten mempunyai kewenangan tersendiri untuk menangani atau mengatasi kebakaran hutan atau lahan di daerahnya masing-masing,” ujarnya. Irmansyah menyatakan jika kebakaran itu terjadi di HTI, maka perusahaan yang bersangkutan langsung melakukan upaya antisipasi untuk pemadaman. Sedangkan jika di kawasan taman nasional maka itu tanggungjawab dari Manggala Agni yang ada di tiga daerah operasi. “Yakni Sarolangun untuk wilayah Sarolangun dan Merangin. Lalu daerah operasi Tebo untuk Kabupaten Tebo dan Bungo serta daerah operasi Batanghari untuk Kabupaten Batanghari, Muarojambi, Tanjungjabung Timur dan Tanjungjabung Barat,” kata Irmansyah. “Namun jika terjadi kebakaran di hutan produksi dan hutan lindung ataupun kawasan APL juga bisa minta bantu ke Manggala Agni. Namun, ada biaya yang harus dibantu untuk operasionalnya,” sebutnya. Disinggung biaya pemadaman, dikatakan Irmansyah, untuk biaya pemadaman sebesar Rp 186 juta. “Itu enam kali pemadaman. Dengan menggunakan dana APBD,” kata dia. (Reporter:Anton)

comments

Related news items:
Newer news items: