You are here: Metro Dinilai Ilegal, Pajak dari Pucuk Tak Ditarik

Dinilai Ilegal, Pajak dari Pucuk Tak Ditarik

PDFCetakEmail

KOTABARU–Meskipun tempat usaha hiburan banyak terdapat di lokalisasi Payo Sigadung atau lebih dikenal dengan Pucuk, tidak satupun usaha di tempat tersebut yang memberikan pemasukan berupa pajak pada Pemerintah Kota Jambi. Ini dikarenakan lokasi tersebut merupakan lokalisasi yang ilegal.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Jambi, KZ Reynold, tidak ada pajak yang masuk ke kas daerah dari lokalisasi Payo Sigadung. Reynold mengatakan, jika pemerintah menarik pajak dari kawasan lokalisasi tersebut, berarti pemerintah melegalkan beroperasinya praktek prostitusi disana. “Kalau ada pajak berarti ada izin, berarti legal,” katanya.

Ketika disinggung mengenai kabar bahwa masyarakat Payo Sigadung berkontribusi besar terhadap PAD Kota Jambi, Reynold mengatakan bisa saja semua dikelola oleh RT setempat. “Itu kan masih ilegal, kita juga belum melakukan survei kesana,” kata Reynold.

Reynold mengatakan, bukan hanya pajak hiburan yang tidak disetor oleh Payo Sigadung, tapi juga perizinan-perizinan yang lainnya. “Disana kan juga ada karaoke, itupun juga tidak ada izinnya,” katanya. Reynold mengaku Pemkot tentu tidak akan gegabah juga mengeluarkan izin hiburan di tempat tersebut.

Sementara itu terkait Payo Sigadung, menurut salah seorang warga Payo Sigadung, yang disetorkan ke Pemerintah Kota Jambi adalah PBB dan retribusi kebersihan. Sementara pajak yang lainnya seperti izin hiburan dan jasa lainnya tidak pernah disetorkan ke Pemerintah Kota Jambi.

Namun, dia mengakui, pihak Payo Sigadung menyetor secara rutin ‘pajak’ kepada beberapa oknum. “Biasalah itukan dari dulu ada,” katanya.

Ketika disebutkan, apakah setoran kepada oknum tersebut bisa dikatakan salah satu upaya untuk beking, dia mengaku biasa seperti itu. “Kemana-mana adalah, pajak-pajak tidak resmi memang ada, ke pemerintah tidak ada,” akunya.

Sementara untuk izin usaha, di daerah tersebut dulunya pernah ada, namun beberapa tahun terakhir semenjak dilarang pemerintah, tidak ada lagi izin usaha bagi mereka.(amh)

 

 

 

comments