You are here: Metro Naskah Akademis Perda PBB Hampir Final

Naskah Akademis Perda PBB Hampir Final

PDFCetakEmail

Penetapan NJOP PBB tak Lagi oleh KPP
KOTAJAMBI
- Bagian Hukum Setda Kota Jambi terus melakukan pembahasan naskah akademis (NA) dari Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah disampaikan ke legislatif. Disampaikan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jambi, Edriansyah, pembahasan NA Ranperda PBB sudah hampir rampung. ‘’Pembahasan NA sudah hampir final saat ini tinggal finishing mengoreksi,” ungkap Edrianysah.

Dia opitmis pembahasan bisa selesai di akhir puasa ini, sehingga ketika pembahasan sudah selesai bisa langsung disampaikan ke dewan. ‘’Kami juga ingin cepat selesai, begitu selesai akan langsung kami antar ke dewan sehingga bisa cepat dibahas untuk dijadikan Perda,” katanya. Dijelaskan, Perda PBB merupakan amanat dari Undang-Undang 28 tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah. Dimana, bila Perda PBB nantinya sudah disahkan maka penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB, tidak lagi oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) namun ditetapkan sendiri oleh Pemkot Jambi melalui petugas-petugasnya.

Besaran NJOP ditetapkan oleh petugas pajak, yang dinamakan petugas penilai pajak yang berada di bawah instansi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). ‘’Nantinya NJOP ditetapkan penilai pajak pada Dispenda, jadi kita tidak lagi menunggu keluarnya NJOP dari kantor pajak. Karena NJOP Kota Jambi sudah ditetapkan sendiri,” jelasnya.

Selain itu dia juga mengatakan banyak sekali keuntungan sudah ditetapkannya Perda PBB tersebut. Di antaranya mengenai pendapatan daerah. Dimana dengan adanya Perda tersebut maka jelas pendapatan Pemkot Jambi akan bertambah. Karena kalau selama ini untuk PAD dari PBB menunggu bagi hasil dari pusat, namun dengan adanya Perda tersebut maka secara keseluruhan pendapatan dari PBB akan masuk ke kas daerah.

‘’Jadi kalau selama ini ada bagian pusat, dengan adanya Perda ini tak ada lagi bagian pusat semuanya untuk daerah,” ucapnya. Disebutkan, ini sama hal dengan Perda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dimana saat ini pendapatan dari BPHTB sudah murni untuk daerah. Pendapatan dari BPHTB merupakan salah satu sektor pendongkrak PAD Kota Jambi saat ini. Ditanya kapan targetnya Perda tersebut bisa dilaksanakan, Edriansyah mengatakan akan berupaya di tahun 2012 Perda tersebut sudah terbit sehingga di tahun 2013 mendatang sudah bisa dilaksanakan. Lalu bagaimana dengan kesiapan pemerintah sendiri terutama untuk SDM penilai pajak? Menurutnya saat ini ada 2 pegawai yang lagi mengikuti pendidikan terkait penilai pajak. ‘’Saat ini 2 orang sedang disekolahkan, dan tentu saja setelah itu akan menyusul yang lain jadi tidak ada masalah dengan kesiapannya,” pungkasnya. (Reporter:Amril Hidayat)

comments

Related news items:
Newer news items: