KERINCI - Polemik jembatan Tanjung Pauh, satu-satunya harapan masyarakat untuk mengangkut puluhan ton padi hasil pertanian dua kali setahun yang kondisi saat ini rusak parah, masih terus berlanjut.
PUPR Kerinci menilai, untuk membangun jembatan yang menjadi harapan masyarakat sekitar, membutuhkan anggaran yang sangat besar yakni Rp 4 miliar lebih.
“Secara teknis, anggaran itu sangat tidak cukup. Bentang jembatan mencapai 63 meter dan lebar 4 meter. Kita butuh setidaknya Rp 4 miliar, baru tuntas,” ungkap Kadis PUPR Kerinci, Maya Novefri ST, beberapa hari lalu.
Menurut dia, anggaran yang tersedia saat ini Rp 1 miliar, untuk jenis jembatan beton. Dengan anggaran itu, jika dipaksakan hanya dapat melakukan pengadaan tiang pancang saja.
Untuk kelanjutannya, tergantung ketersediaan anggaran nantinya, dan kepastian dewan dalam penganggaran. “Untuk mencukupi anggaran, kita menawarkan tiga opsi. Pertama penambahan di APBD Perubahan, kedua jaminan untuk dianggarkan di 2022, dan menggeser anggaran untuk yang bersifat urgen,” jelasnya.
Menurutnya, untuk jembatan tersebut, pada 2020 lalu juga sudah dianggarkan Rp 1,5 miliar, namun tidak ada rekanan yang berani mengerjakan. Sedangkan tahun ini anggarannya berkurang dari tahun lalu, hanya Rp 1 miliar.
“Kita juga pernah mengusulkan untuk jembatan gantung dengan kebutuhan anggaran Rp 2 miliar. Namun, masyarakat menginginkan jembatan beton,” terangnya.
Ketua Komisi III DPRD Kerinci Irwandri, menyampaikan bahwa dewan tidak berani menjanjikan tahun depan akan dianggarkan, karena kondisi tahun depan belum tahu seperti apa.
“Kita tidak berani menjanjikan, karena ini terkait masalah dana, situasi sedang covid. Jembatan ini tahun 2020 juga sudah dianggarkan Rp 1,5 miliar, tidak ada yang lelang, tahun ini dianggarkan lagi, kondisinya seperti ini,” katanya.
Tokoh masyarakat Tanjung Pauh yang mantan anggota dewan Kerinci, Subur Budiman menilai, bahwa jembatan Tanjung Pauh yang saat ini rusak parah, sudah menjadi permainan sinetron dalam pusaran politik.
Hal itu dikarenakan berdasarkan fakta di lapangan. \"Tahun 2020 ketok palu 1,5 M, ternyata zonk juga. Tahun 2021 ketok palu 1 M, zonk Lagi. Kata dewan tidak ada jaminan anggaran, kata Kadis PU dana tidak cukup, dan masih menunggu petunjuk tuan besar KLB 2,\" ujarnya.
\"Inikan aneh, kan sudah ada anggaran 1 M, ya sudah kerjakan saja sesuai anggaran dan rencana tahap awal yakni tahap 1. Kan bisa proyek multy years, tahun depan dilanjutkan tahap 2, gitu saja kok repot. Ndak perlulah lempar sana lempar sini,\" tambah Subur Budiman.
Ditegaskannya, jalan ke ladang dan ke tempat wisata para pejabat saja bisa dianggarkan dengan anggaran mencapai 4 miliar dalam satu tahun.
Sementara jalan/jembatan produksi untuk ratusan hektar sawah petani masih perlu nota dinas padahal sudah teranggarkan di RKA. \"Rakyat jadi korban kalau setiap tindakan berbau politik,\" tegasnya.
Ditambahkannya, apakah mungkin perlu depati ninik mamak dan tokoh desa menghadap Bupati lagi untuk permasalahan ini. \"Karena negeri sudah tidak bertuan. Tapi akan sama hasilnya dengan rencana pengendalian banjir Desa Tanjung Pauh yang realisasinya juga zonk, akhirnya pejabat hanya untuk pencitraan masuk dusun pakai sepatu bot dan selfie-selfie,\" ucapnya.
