SAROLANGUN - Temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi di Kabupaten Sarolangun menjadi sorotan untuk dilakukan tindak lanjut.
Wakil Bupati (Wabup) Sarolangun Hilallatil Badri menuturkan bahwa pihaknya telah beberapa kali meminta Inspektorat sebagai leading sektor untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.
"Tentu sekarang ini kita lakukan secara persuasif dulu, nanti kalau memang harus melakukan dengan cara-cara lain tentu akan kita lakukan," kata Hilal, Sabtu (25/9).
Menurut dia, proses penagihan masih mengikuti mekanisme yang ada terlebih dahulu. Hilal membeberkan jika diakumulasikan temuan BPK dari tahun 2019 sampai 2020 berkisar diangka Rp 10 miliar.
"Kalau untuk di 2019 - 2020 itu kalau tidak salah saya hampir mendekati angka Rp 10 miliar," katanya lagi.
Selain itu, dalam proses penagihan kelak tidak akan menutup kemungkinan pihaknya akan meminta dukungan dari instansi-instansi teknis lainnya. "Kemarin sudah ada, sudah angsuran Rp 1 miliar lebih dan ini akan kita dorong," ujarnya.
Sementara itu, mengingat kondisi kini, menurut Hilal Pemerintah agak mengalami kesulitan dalam hal keuangan.
Tentu dengan begitu, kata dia dengan adanya pengembalian akan bisa menambah dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan dikemudian hari.
