SUNGAIPENUH - Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kota Sungaipenuh menjadi sorotan, terutama persoalan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Informasi dari sumber yang minta identitasnya tidak dipublis, sudah dua tahun kepemimpinan Edi Suhaimi penggunaan dana BOS yang diperuntukkan kegiatan kesiswaan tidak transparan.
\"Dalam tahun 2021 ini belum ada di rapat majelis guru untuk kegiatan bidang kesiswaan, dan untuk kegiatan dari kesiswaan,\" ungkap sumber.
Tidak hanya itu, kegiatan siswa yang diusulkan lewat proposal kepada Kepsek juga tidak didukung dari dana BOS, alasannya dana belum keluar.
\"Selama ini selalu menjadi juara mengikuti kegiatan O2SN di Jambi, tapi sekarang prestasi kita turun, karena tidak didukung anggaran. Gimana mau hasil yang maksimal kalau latihannya kurang,\" sebutnya.
Masih menurut sumber sebelumnya kegiatan siswa seperti pramuka selalu didukung dengan dana Bos. \"Sering siswa mengajukan proposal untuk kegiatan pramuka untuk PTA tapi alasanya tidak ada dana. Kalau pun ada dibantu itu hanya dari dana komite,\" bebernya.
Ia berharap pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi dapat melihat kondisi pengelolaan dana BOS di SMAN I Sungaipenuh.
\"Karena kalau dibiarkan prestasi siswa akan merosot nanti, kan SMAN 1 masuk sekolah yang unggul di Provinsi Jambi,\" harapnya.
Informasinya dana BOS di SMAN 1 Sungaipenuh, untuk per siswa sekitar Rp 1.500.000 sedangkan jumlah siswa sekitar 1.200 siswa, totalnya lebih kurang Rp 1,8 miliar.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Sungaipenuh, Edi Suhaimi, saat dikonfirmasi via ponselnya Selasa (7/12), membantah tidak transparan penggunaan dana BOS. Dirinya juga mengirim kegiatan debat bahasa indonesia bahasa Inggris, untuk mewakili SMAN 1 Sungaipenuh.
\"Tidak benar itu, yang paling banyak kegiatan ekstra akademik non akademik, di SMAN 1 Sungaipenuh dibanding SMA lainnya, boleh dicek,\" katanya.
Bahkan, dia menuturkan baru selesai mengikuti rapat laporan dana BOS di Provinsi Jambi untuk laporan sampai November, namun tidak ada masalah dalam pelaporan di Provinsi Jambi.
\"Pelaporan menggunakan online langsung, kalau pelaporan merah akan turun BPK nantinya,\" sebutnya.
Edi menilai informasi yang dituduhkan kepada dirinya tersebut bermuatan politik. \"Biasa lah politik, kan baru sudah pergantian kepala dinas,\" katanya.
