MUARATEBO - Pelayanan Tera Ulang milik UPTD Metrologi Disperindag Naker Tebo masih terkendala sumber daya manusia (SDM) dan sarana. Akibatnya layanan di bidang ini masih dirasa kurang optimal.
Kendati keberadaanya menggantung, Perindagnaker Tebo tetap berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Kepala Disperindagnaker Kabupaten Tebo, Nurhasanah melalui Kepala UPTD Metrologi Legal, Heri mengatakan, kegiatan dan program yang dilakukan sesuai dengan rencana.
Menurutnya, tujuan Metrologi Legal adalah melayani tera teknikal ulang untuk alat Ukur Tera Timbang dan Perlengkapannya yang lebih dikenal dengan (UTTP).
\"Kegiatan tersebut sudah kita lakukan untuk pelayanan dasar seperti pasar. Kita sudah lakukan sidang tera di pasar.
Kemudian tera pompa ukur bahan bakar minyak (PUBBM) di SPBU, pertashop, selanjutnya timbang loading sawit semua dilakukan tera,\" ungkapnya, Minggu (15/1/2023).
Meski demikian tera yang dilakukan belum maksimal, karena keterbatasan sarana dan SDM di Perindagnaker Tebo saat ini memang diakuinya masih terbatas.
Secara tertulis ungkap Heri, berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum ada perintah target, karena dari Kemendag dan Direktorat Metrologi, tera-tera ulang adalah merupakan pelayanan dan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
\"Retribusi memang sebagai nilai tambah, mungkin Tebo untuk retribusi dari pusat dihapuskan, jadi akan dibuat mode pelayanan masyarakat,\" katanya.
Ia menjelaskan, kebanyakan UTTP dilakukan dengan alat-alat yang ada di master card minimal setahun sekali, memang ada pengecualian untuk alat-alat tertentu misalnya di perusahaan ada kewajibannya selama 3-5 tahun sekali, karena ada aturannya di peraturan menteri.
Secara prosedur, pengguna alat UTTP di masyarakat atau perusahaan, mereka mengajukan permohonan kepada Perindagnaker Tebo.
‘’Disinilah perlu sosialisasi dan penyuluhan, hal ini sudah pernah dicoba beberapa kali ke kecamatan, desa dan perusahaan,’’ungkapnya.
\"Tapi untuk perusahaan biasanya paham dan mengerti kewajibannya untuk melakukan tera ulang dan mungkin masyarakat yang perlu ditingkatkan kesadarannya,\" tuturnya.
Sedangkan tahun 2023, sambung Heri, dengan kondisi anggaran saat ini kegiatan tera ulang tetap berjalan, namun tetap dioptimalkan terutama untuk pelayanan dasar pasar dan SPBU.
\"Namun target PAD tergantung DPRD, memang kemarin meminta untuk ditargetkan dan kita akan laksanakan seoptimal mungkin,\" katanya lagi.
