JAMBI - Kunjungan Ketua Komisi Pemberantas Korupsi Firli Bahuri ke Jambi pada Senin (27/9) disambut aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa. Para mahasiswa mendesak bertemu Firli dan meminta mantan Kapolda Sumsel itu mundur dari jabatan Ketua KPK.
Baca juga : Mahasiswa Memaksa Ingin Bertemu Ketua KPK
Firli datang ke Jambi untuk menghadiri kegiatan terkait program pemberantasan korupsi. Bersama tim Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, Firli melakukan serangkaian kegiatan, antara lain rakor pencegahan korupsi bersama kepala daerah dan DPRD se-Provinsi Jambi.
Baca juga : Ketua KPK Ingatkan Kepala Daerah di Jambi Tidak Bebani Staf dengan Upeti
Senin pagi, Firli hadir di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi di kawasan Pasar Jambi. Acara dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan baru berakhir siang hari. Pada saat yang sama, sekelompok mahasiswa berhimpun di Kantor Gubernur Jambi, kawasan Telanaipura.
Mereka berorasi, menyebut sistem KPK mulai lemah. Mereka menyoal pemberhentian 57 pegawai KPK atas dasar tes wawasan kebangsaan di bawah arahan Firli. Karena itu, melalui pengeras suara, mereka meminta bertemu Ketua KPK itu.
Baca juga : KPK akan Tinjau Aset Pemda di Jambi
“Mana Pak Firli? Kami beri waktu 1 jam 30 menit. Jika tidak, kami akan melanjutkan aksi ke gedung DPRD Provinsi Jambi,” teriak koordinator lapangan. Namun, tentu saja Firli tidak kunjung keluar karena sedang mengikuti acara di Rumah Dinas Gubernur.
Mahasiswa terus melanjutkan aksi. Tak lama kemudian, Gubernur Jambi Al Haris tiba di Kantor Gubernur. Dia langsung menemui mahasiswa. Dia menyampaikan, KPK datang ke Jambi membawa semangat anti korupsi, sama dengan semangat mahasiswa.
“Kedatangan adik- adik ke sini agar kita menciptakan daerah yang bersih dari korupsi. Ketua KPK ke Rumah Dinas mengajak bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi agar sepakat mencegah korupsi,” ujar mantan Bupati Merangin dua periode itu.
Haris lalu meminta mahasiswa menyampaikan tuntutan. “Jika beliau (Ketua KPK) tidak bisa, mungkin tim beliau yang datang ke sini. Yang penting kita sepakat agar Jambi bersih dari korupsi,” tambahnya.
Namun mahasiswa tetap meminta Ketua KPK hadir. Sayangnya, baik ketua KPK maupun utusannya tak kunjung menemui mahasiswa. Kecewa, sekitar pukul 14.00 WIB, mahasiswa melanjutkan orasi di Gedung DPRD Provinsi Jambi, yang berada di seberang Kantor Gubernur.
Mereka kembali menuntut bertemu Firli yang memang dijadwal datang ke gedung wakil rakyat itu. Namun tuntutan mereka masih tidak membuahkan hasil.
Jangankan Ketua KPK, anggota dan pimpinan DPRD Provinsi Jambi pun tak menjumpai mahasiswa. Mereka lalu mendesak ke dalam komplek DPRD untuk berkumpul dan berorasi di depan pintu utama. “Mana Pak Firli? Hidup mahasiswa!” teriak mereka.
Sementara mahasiswa berdemo, belakangan diketahui bahwa Firli masuk ke gedung DPRD lewat pintu samping kanan. Tak satu pun mahasiswa mengetahuinya.
Sekitar pukul 15.30 WIB, Ketua KPK meninggalkan Gedung DPRD, juga melewati pintu samping dalam pengawalan ketat. Kepergian Firli pun tidak diketahui mahasiswa yang terus berorasi di pintu utama.
Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak Ketua KPK mencabut SK pemberhentian 57 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Mereka juga meminta Presiden mengembalikan 57 pegawai tersebut ke KPK sebagai ASN.
“Kami menuntut agar Ketua KPK Firli Bahuri mundur dari jabatannya karena telah gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan korupsi,” tegas Pandu, Ketua Himpunan Mahasiswa Kota Jambi.
Pandu juga menuntut KPK menyelesaikan kasus korupsi bansos, ekspor benih lobster, suap Ditjen Pajak, dan kasus suap KPU oleh Harun Masiku. “Juga menuntut KPK menyelesaikan kasus RAPBD Provinsi Jambi,” pungkas Pandu.
Jangan Minta Upeti
Sebelumnya, berbicara di Auditorium Rumah Dinas Gubernur, Firli Bahuri mengingatkan seluruh kepala daerah se-Provinsi Jambi untuk meningkatkan integritas. Dia meminta kepala daerah tidak korupsi dalam proses pengisian jabatan di pemerintahan.
Firli menccontohkan kasus Bupati Probolinggo. “Apa yang bisa dilakukan gubernur dan bupati supaya tidak korupsi? Tingkatkan integritas para pembantu bapak dan jangan bebani para pembantu dan staf bapak dengan upeti,” tegas Firli.
Tampak hadir di acara itu antara lain Gubernur Al Haris serta para bupati dan wali kota serta jajaran, Dirut PT Bank Jambi, perwakilan BPKP dan pejabat Kanwil BPN.
Menurut Firli, setidaknya ada tujuh area rawan korupsi yang perlu diwaspadai kepala daerah. Di antaranya terkait reformasi birokrasi, rekrutmen dan promosi jabatan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan filantropi dan sumbangan, refocusing dan realokasi anggaran penanganan Covid-19.
Lainnya, penyelenggaraan bantuan sosial, pemulihan ekonomi nasional, serta pengesahan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Kepala daerah, kata dia, memiliki peran mewujudkan tujuan-tujuan negara. “Tujuan nasional tidak bisa terwujud jika masih banyak korupsi,” ujarnya.
KPK hadir di Jambi, tambah dia, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, koordinasi, monitoring, dan supervisi dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dan pelayanan publik.
Plt juru bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding menyampaikan, rangkaian kegiatan KPK di Jambi berlangsung pada 27 September-1 Oktober 2021. Selain rakor dengan kepala daerah dan DPRD, KPK juga akan rapat dengan aparat penegak hukum dan membahas optimalisasi aset daerah.
