SAROLANGUN - Para politisi Sarolangun kecewa dengan penetapan jumlah kursi anggota legislatif di daerah tersebut. Untuk Pemilu 2024, terjadi penurunan jumlah kursi legislatif secara drastis akibat berkurangnya jumlah penduduk.
Politisi Partai Amanat Nasional Sarolangun, Hermi, mengaku terpukul dan kecewa dengan adanya pengurangan kursi DPRD di daerahnya. Menurut dia ada yang salah dan karena itu anggota DPRD Sarolangun ini menyatakan akan menyelidiki masalah tersebut.
Baca versi cetaknya disini
“Kami sangat kecewa dan terpukul dengan kondisi ini. Ada apa sebenarnya? Seharusnya jumlah penduduk bertambah, ini malah berkurang,” katanya, Rabu (9/11/2022).
Dia mengatakan akan mencari pihak-pihak yang harus bertanggung jawab akibat pengurangan kursi DPRD untuk Pemilu 2024 tersebut.
“Sebagai wakil rakyat, kami akan memanggil Dinas Capil dan KPU. Di mana permasalahannya? Ada masalah ini, datanya nggak akurat,” ujarnya.
KPU RI menetapkan jumlah kursi DPRD Sarolangun untuk Pemilu 2024 berkurang dari 35 menjadi 30 kursi. Penetapan ini dilakukan berdasarkan jumlah penduduk. Sarolangun berpenduduk di bawah 300 ribu, yakni 290.491 jiwa.
Bila kursi DPRD Sarolangun berkurang, sebaliknya kursi DPRD Muarojambi justru bertambah dari 35 menjadi 40 kursi. Penetapan jumlah ini disesuaikan dengan penduduk Muarojambi yang mencapai 422.051 jiwa.
Selain Sarolangun dan Muarojambi, jumlah kursi DPRD kabupaten dan kota dalam Provinsi Jambi sama dengan Pemilu 2019.
Menurut Hermi, pengurangan jumlah kursi itu secara politik berdampak pada bantuan-bantuan anggaran dari pusat, baik berbentuk DAK ataupun DAU.
Dengan pengurangan kursi ini, pembentukan kabupaten Sarolangun pun bisa dipertanyakan. “Berarti sejak awal ini tidak layak, tidak memenuhi syarat. Kenapa ini terjadi,” tanyanya lagi.
Dampak lainnya adalah penurunan kualitas pemerintahan, termasuk tipe organisasi perangkat daerah (OPD). “Jumlah kepala dinas bisa berkurang. Tipe-tipenya juga bisa,” ujarnya.
Helmi menduga ada pembohongan publik dan meminta persoalan tersebut diselidiki karena merugikan masyarakat. “Data seperti ini masalah kabupaten, masalah luar biasa ini, sampai data tidak valid seperti ini,” pungkasnya.
Sekretaris Daerah Sarolangun Endang Abdul Naser mengatakan bahwa data penduduk Sarolangun telah divalidasi oleh Kemendagri. Berdasarkan validasi itu, penduduk Sarolangun berada di bawah 300 ribu jiwa.
“Itu Kadis Capil yang bisa jelaskan. Intinya penduduk kita kurang dari 300 ribu yang divalidasi oleh Dirjen Dukcapil,” urainya singkat melalui pesan WhatsApp.
Komisioner KPU Provinsi Jambi Apnizal mengatakan, keputusan KPU RI soal penetapan kursi DPRD di Provinsi Jambi telah diterima.
Anggota KPU Provinsi Bidang Teknis ini mengatakan, dengan berkurangnya jumlah kursi di Sarolangun otomatis jumlah alokasi TPS-nya juga akan berkurang. “Itu dari sisi Pemilunya," tutur Apnizal.
Berdasarkan penetapan KPU RI, berikut jumlah kursi DPRD 11 kabupaten dan kota dalam Provinsi Jambi untuk Pemilu 2024. Kerinci 30 kursi, Sungaipenuh 25, Merangin 35, Bungo 35, Tebo 35, Batanghari 35, Muarojambi 40, Kota Jambi 45, Tanjabtim 30, Tanjabbar 35.
