JAMBI - Setelah pada 2022 menganggarkan belanja sewa helikopter sebesar Rp 2 miliar, Pemerintah Provinsi Jambi kembali memasukkan anggaran sewa burung besi itu pada RAPBD 2023. Jumlahnya naik dua kali lipat menjadi Rp 4 miliar.
Masuknya anggaran sewa heli itu diakui Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Pinto Jayanegara. Pinto menyebut, anggaran itu sudah dibahas dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Menurut dia, anggaran itu diajukan oleh Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi untuk membantu penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.
“Jika ada titik rawan dan berpotensi karhutla, maka secepatnya dapat diatasi bersama-sama. Cepat tanggap dan pencegahannya juga lebih cepat,” ujar politisi Golkar ini kepada Metro Jambi pada Senin (28/11/2022).
Pinto menjelaskan, Jambi termasuk salah satu daerah yang mempunyai lahan gambut, kawasan hutan dan lahan perkebunan yang luas dan rawan karhutla di musim kemarau.
“Anggaran sewa helikopter ini diharapkan lebih meningkatkan kinerja pencegahan dan penanggulangan karhutla,” katanya.
Belanja sewa heli sempat menjadi perbincangan ketika Gubernur Jambi Al Haris dan ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menggunakannya untuk kunjungan kerja ke Sungaipenuh dan Kerinci pada awal November lalu.
Gubernur dan Ketua DPRD dituding menggunakan heli tersebut untuk menghindari kemacetan parah akibat angkutan batubara di sejumlah wilayah dalam Kabupaten Batanghari. Namun, BPBD membantahnya.
Dari penelusuran Metro Jambi, sewa heli yang digunakan Gubernur dan Ketua DPRD itu sebesar Rp 1,85 miliar. Pemprov melalui BPBD menyewanya dengan sistem E-purchasing ke perusahaan penyewaan helikopter PT Derazona Air Service (DAS).
PT DAS dikenal pula dengan nama Derazone Helicopters, spesialis layanan persewaan helikopter berpangalaman selama 40 tahun di Indonesia. Perusahaan ini bergabung ke dalam Boedihardjo Group dan bermarkas di Jakarta.
Dalam situsnya disebutkan, Derazona Helicopters telah melayani persewaan helikopter untuk berbagai kepentingan di Tanah Air, mulai dari pembuatan film para peselancar di kepulauan Mentawai sampai ke survei seismik di pedalaman Papua.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jambi, Akmaluddin, juga mendukung anggaran penyewaan helikopter tersebut untuk penanganan bencana. “Ketika, misalnya, terjadi banjir, nah Gubernur bisa menggunakan helikopter itu,” katanya.
Sepengetahuannya, Pemprov menyewa helikopter itu per jam. Cara ini cukup ideal untuk Jambi daripada membeli karena hanya diperlukan di saat darurat.
Dia mencontohkan ketika Gubernur Al Haris menggunakannya untuk menuju Sungaipenuh dan Kerinci belum lama ini. Katanya, saat itu Gubernur menggunakan heli untuk memantau bencana erupsi Gunung Kerinci.
“Bertepatan itu pula ulang tahun Kota Sungaipenuh, maka sekalian. Jadi bukan substansinya beliau menghadiri HUT Sungaipenuh (dengan naik heli),” jelasnya.
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani mengatakan bahwa usulan anggaran sewa heli ini masih dibahas di DPRD. “Itu untuk patroli kebencanaan. Misalnya kemarin Gubernur Jambi ke Kerinci karena ada bencana erupsi Gunung Kerinci,” jelasnya.
Tujuan lain adalah patroli karhutla. Biasanya, kata dia, petugas patroli mengunakan helikopter bantuan dari pemerintah pusat. “Sekalian lah. Apabila nanti dibutuhkan untuk patroli karhutla kan bisa digunakan juga. Heli kan stand by,” katanya.
Dia merincikan, sewa helikopter dihitung per jam sebesar USD 6.000 atau setara Rp 94 juta dengan kurs tengah Rp 15.700. “Tahun 2022 kita menyewa untuk 20 jam penerbangan,” tutupnya.
