PERILAKU memilih merupakan bentuk dari partisipasi politik dan merupakan bentuk partisipasi yang paling elementer dari demokrasi. Partisipasi politik - termasuk didalamnya partisipasi dalam pemilu - adalah tindakan seorang warga negara biasa yang dilakukan secara sukarela untuk mempengaruhi keputusan-keputusan publik (Verba dan Nie, 1972).
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan “perilaku” sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Dalam definisi ini mengandung nilai bahwa perilaku merupakan reaksi terhadap stimulus baik secara internal (psikologis) maupun eksternal (sosiologis).
Berangkat dari definisi di atas, pertanyaannya kemudian adalah faktor-faktor atau rangsangan apa yang mempengaruhi perilaku memilih dalam Pilkada? Apa yang mempengaruhi pemilih lebih memilih kandidat A daripada kandidat B? Dan apakah faktor-faktor tersebut bersifat tetap atau dapat berubah? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini dapat dilihat dari 3 (tiga) pendekatan yaitu: pendekatan sosiologis (mazhab colombia), pendekatan sosio-psilogis (mazhab Michigan), dan pendekatan ekonomi (rational choice). Tulisan ini akan melihat ketiga pendekatan dalam perspektif Pemilu ditingkat lokal atau Pilkada.
Pendekatan Sosiologis
Pendekatan ini percaya bahwa perilaku memilih seseorang ditentukan oleh karakter dan latar belakang sosiologisnya seperti kedaerahan, etniksitas, agama, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan ras. Sebagai contoh, seseorang pemilih menentukan pilihan politiknya pada kandidat A karena adanya ikatan kedaerahan dengan pemilih. Pemilih menentukan kandidat B karena pemilih menilai kandidat memiliki ketaatan dalam beragama.
Beberapa penelitan terdahulu (Gaffar, Kristiadi, Agustino, Asfar) menyimpulkan jika diantara faktor sosiologis yang siginifikan paling berpengaruh terhadap perilaku memilih adalah faktor agama, kedaerahan dan etnik/suku. Dalam konteks Pilkada, pasangan calon yang dinilai paling agamis; mewakilli daerah dengan pemilih besar; serta suku yang mayoritas, berpeluang untuk mendapatkan dukungan politik dari mayoritas pemilih. Pengejawantahan dari pendekatan ini, pasangan calon harus dapat mewakili daerah-daerah dengan pemilih besar serta membangun pencitraan yang agamis.
Namun demikian, Mujani (2008) mengatakan jika faktor sosiologis memiliki pengaruh yang cenderung menurun dari pemilu ke pemilu. Faktor sosiologis tidak mampu menjelaskan perubahan pilihan politik pemilih yang cepat, karena logikanya status sosial pemilih/masyarakat adalah tetap (tidak berubah), namun pilihan politiknya terbukti terjadi perubahan dari pemilu ke pemilu. Hal ini dijawab oleh Mujani bahwa faktor sosiologis menjadi tidak berpengaruh jika telah dikontrol oleh faktor ekonomi dan sosio-psikologis.
Pendekatan Ekonomi (rational choice)
Pendekatan ini diadaptasi dari ilmu ekonomi yaitu pemilih bertindak rasional dengan memilih partai politik atau kandidat yang dianggap mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya atau menekan kerugian sekecil-kecilnya. Down (1957) menjelaskan jika pemilih akan memilih kandidat atau partainya pemerintah jika masyarakat menilai kinerja pemerintah mendatangkan perbaikan ekonomi di tingkat keluarga dan masyarakat. Sebaliknya, pemilih akan beralih di partai atau kandidat “oposisi” jika pemerintah gagal dalam meningkatkan perekonomian keluarga dan masyarakat.
Pendekatan ini cukup mampu menjelaskan perubahan pemenang dari pemilu ke pemilu. PDIP pada pemilu 1999, Partai Demokrat pada pemilu 2009, serta PDIP pada pemilu 2014, atau kemenangan kandidat Capres pada Pilpres.
Pertanyaanya, bagaiamana dalam konteks Pemilu lokal/Pilkada? Rumusnya: pemilih akan memilih kandidat incumbent jika masyarakat menilai kinerja yang bersangkutan mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan masyarakat. Sebaliknya, pemilih akan memilih kandidat lain yang berperan sebagai “oposisi” jika kinerja incumbent dinilai tidak mampu meningkatkan perekonomian mereka, dengan syarat posisi “oposisi” harus tampak jelas dan tegas bukan berdiri pada posisi yang abu-abu.
Pengejawantahan dalam pendekatan ini, incumbent harus mampu menyampaikan keberhasilan kinerjanya disektor ekonomi kepada masyarakat luas, terkadang perubahan terjadi tetapi tidak disadari sehingga dibutuhkan sosialisasi. Sementara itu bagi si “penantang/oposisi”, harus mampu menawarkan program tandingan peningkatan ekonomi masyarakat yang jauh lebih baik dibandingkan incumbent. Program yang ditawarkan tersebut hendaknya menjawab tantangan serta kebutuhan riil ditingkat masyarakat, tidak makro tetapi mikro.
Pendekatan Sosio-Psikologis
Pendekatan ini lahir dari kritikan bahwa asumsi pemilih yang punya daya sosial-ekonomi lebih baik dan berada dalam suatu jaringan sosial belum tentu berpartisipasi dalam pemilu bila ia tidak tertarik atau tidak punya ikatan psikologis dengan partai atau kandidat tertentu. Campbell (1960) menejelaskan jika faktor psikologis individu memilki peran signifikan dalam menentukan pilihan politik seseorang, faktor psikologis tersebut terdiri dari 3 (tiga) hal, yakni identifikasi kepartaian, orientasi kandidat dan orientasi isu kampanye.
Aplikasi pendekatan ini dalam Pilkada, pemilih yang telah mengidentifikasikan dirinya dengan partai tertentu akan memilih kandidat yang diusung oleh partai tersebut. Pemilih akan memilih kandidat yang memiliki karakter personal baik seperti tegas, berintegritas, berwibawa, ramah dll. Pemilh akan memilih kandidat yang menawarkan isu kampanye yang sesuai dengan kebutuhan pemilih, seperti: pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dll.
Pada beberapa Pilkada kita temui fakta bahwa kandidat yang diusung oleh mayoritas partai di DPRD tidak selamanya berbanding lurus dengan perolehan suara kandidat. Artinya orientasi pemilih pada daerah tersebut bukan kepada partai namun kepada kandidatnya. Semetara itu hasil penelitian Kadek (2012) pada Pilkada Kabupaten Tabanan, Bali tahun 2010 menyimpulkan jika siapapun calon bupati yang diusung oleh PDIP akan menjadi pemenang Pilkada. Artinya orientasi pemilih pada Kabupaten Tabanan, Bali lebih cenderung ke partai politik dibanding kandidat.
Berdasarkan pengamatan penulis, pada konteks Pilkada pemilih lebih cenderung pada faktor orientasi kandidat dibanding partai politik dan hanya pada daerah-daerah tertentu yang memang menjadi basis ideologis partai sejak lama kondisi sebaliknya terjadi. Namun juga tidak dipungkiri jika semakin banyak partai pendukung maka akan semakin memudahkan dalam pembentukan struktur pemenangan hingga level desa/kelurahan karena melekat pada struktur partai.
Ketiga pendekatan diatas tidak serta merta dapat digeneralisasi untuk satu daerah. Tipologi dan karakteristik sosial budaya masyarakat yang berbeda menyebabkan karakteristik pemilih antara daerah satu dengan lainnya dapat berbeda. Misalnya masyarakat perkotaan dengan karaktersitik heterogen, mobilisasi tinggi, keterbukaan informasi, memiliki kecenderungan pemilihnya pada pendekatan ekonomi (ratioanal choice) atau sosiso-psikologis. Sementara itu, masyarakat perdesaan yang memiliki karakteristik homogen, tradisional, tingkat kekerabatan tinggi, memiliki kecenderungan pemilihnya dengan pendekatan sosiologis atau sosio-psikologis.
* Penulis adalah mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Andalas, tinggal di Kota Jambi
