0leh: Pariantoni
MENYONGSONG Pilkada serentak 2020 ada baiknya kita mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kualitas hasil pemilihan kepala daerah secara serentak nantinya. Sebagai referensi, berikut saya coba menelaah dari sudut kebiasaan orang Indonesia secara umum.
Pemilih bisa kita samakan dengan Konsumen dalam ranah yang berbeda. Pada umumnya, orang Indonesia dalam menentukan preferensi atau ketertarikan pada suatu objek, masih berdasarkan emosional, bukan rasional.
Artinya, dalam diri mereka masih dipengaruhi oleh adat istiadat atau budaya, petuah orang tua, dan perkataan orang-orang sebelum generasi mereka. Lain halnya dengan orang-orang di daratan Eropa atau negara maju lainnya, dalam menentukan pilihan mereka lebih banyak menggunakan akal pikiran atau berpikir logis.
Itulah kenapa di Indonesia iklan di media sangat laku. Bahkan pemasukan dari iklan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, setiap media Televisi. Kalau di negara maju misalnya, memilih suatu barang berdasarkan komposisi/ingrediant. Kalau itu makanan, mereka melihat kandungan/kadar gizi, vitamin, kolesterol, minyak, garam, glukosa dan sebagainya.
Di Indonesia, kecenderungan seseorang dalam memilih suatu barang, katakanlah makanan, berdasarkan info dari teman, ibu, tetangga, paman dan sebagainya. Mereka lupa setiap orang memiliki kebutuhan, kemampuan dan ketahanan tubuh dalam menyerap benda asing itu berbeda-beda.
Contoh lain, misalnya dalam memilih pelumas, orang-orang di negara maju sebelum menentukan pilihan terlebih dahulu melihat spesifikasi atau kandungan dari pelumas tersebut. Mereka melihat berapa kandungan airnya, minyaknya, additifnya, tingkat karosifnya, dan sebagainya.
Lain halnya di Indonesia, mereka memilih suatu merek pelumas cenderung berdasarkan iklan saja, info atau masukan dari teman, dari abangnya, dari bapaknya. Mereka kadang tidak lagi peduli dengan kondisi riil kendaraannya, suhu di daerahnya dan sebagainya. Padahal semua itu akan sangat berpengaruh terhadap kinerja dari mesin kendaraannya.
Begitupun dengan Pemilu, sebagian besar pertimbangan kita adalah iklan yang sering muncul di televisi, mereka tidak tahu semua itu bisa jadi sebuah rekayasa atau manipulasi data dan fakta. Kita seringkali hanya melihat dari cara bertutur saja, tampang saja, keluguan di televisi saja tanpa mau mencari sumber atau fakta lain sebagai pembanding.
Kita juga harus tahu kemampuannya dalam segala hal menyangkut kepemimpinannya, watak atau karakter umum yang dia miliki. Jangan sampai hanya karena lugu dan bersahaja, kita militan memilih dan mendukung dia. Tanpa kita tahu dia hanya lugu dan bersahaja tapi tidak punya kemampuan dalam segala hal, misalnya:
- Tidak mampu secara leadership (kepemimpinan)
- Tidak mampu secara managerial
- Tidak punya visi dan misi yang jelas
- Karakter yang labil (unstable)
- Koruptif dan serakah, dan sebagainya
Sebagai pemilih, masyarakat juga jangan sampai tergoda dengan uang atau suap politik. Karena bila kita termakan dengan uang sebagai suap politik, maka akan tergadai kebebasan kita bersuara selama 5 (lima) tahun ke depan.
Sebagai kompensasi dari uang yang kita terima sebagai suap (money politic), katakanlah Rp 500 ribu untuk 5 tahun yang akan datang. Artinya juga hak kita bersuara dalam mengkritisi, menagih janji yang telah mereka sampaikan pada masa kampanye sudah terbelenggu oleh uang yang kita terima. Bisa juga di artikan suara yang kita berikan itu mereka beli dan secara langsung sudah menjadi hak milik mereka sepenuhnya.
Dengan terjemahan lain, uang yang kita terima sebesar misalnya, Rp 500 ribu itu, dibagi dengan jumlah hari dalam 5 tahun, maka itulah nilai dan harga kita, per harinya. Rp 500.000/1825 hari (365x5) = Rp 274. Ya, Rp 274,- per hari harga kita dalam demokrasi, yang sudah pasti akan merusak tatanan demokrasi Indonesia itu sendiri. Begitu murahnya harga \'diri\' kita. Bukankah seharusnya harga dirilah yang lebih mahal...???
