Catatkan Enam Temuan BPK, Pemprov Jambi Tetap Dapat WTP. Ini yang Kesebelas!

METROJAMBI.COM - Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun 2022.

Dokumen LHP diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Selasa (23/5/2023).

Penyerahan dilakukan oleh Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Slamet Kurniawan kepada Gubernur Jambi Al Haris dan Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto.

Baca Juga: RSUD Raden Mattaher Jual Listrik Secara Ilegal, PLN Jambi Janji akan Lakukan Penertiban

Slamet mengatakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Provinsi Jambi 2022.

“Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jambi telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang kesebelas kalinya,” kata Slamet.

Hanya saja, Slamet menyebutkan, BPK menemukan beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Jambi.

Baca Juga: Ada Khofifah Hingga AHY, Din Syamauddin Sebut Sejumlah Nama yang Cocok Jadi Cawapres Anies Baswedan

Di antaranya, temuan sebanyak 14.271 unit kendaraan angkutan umum yang mendapatkan tarif dan insentif pajak kendaraan bermotor tidak sesuai ketentuan.

Kedua, Pemprov Jambi belum mendapatkan participating interest 10 persen pada Wilayah Kerja South Jambi B, Wilayah Kerja South Betung, Wilayah Kerja Tungkal, dan Wilayah Kerja Jabung.

Ketiga, pelaksanaan belanja modal belum sesuai ketentuan.

Baca Juga: Dua Ganda Putra Andalan Indonesia Langsung Tersingkir di Babak Pertama Malaysia Master 2023

Keempat, kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 884,69 juta, ketidaksesuaian spesifikasi teknis sebesar Rp 3,42 miliar dan denda keterlambatan sebesar Rp 76,62 juta pada pembangunan Ruang Terbuka Hijau Angso Duo.