METROJAMBI.COM - Persoalan terkait pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Jambi, hingga saat ini masih belum tuntas.
Tak ingin persoalan terkait pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung ini terus berlanjut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi lantas menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencarikan solusinya.
Bertempat di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi, Selasa (6/6/2023), telah digelar rapat koordinasi (Rakor) KPK terkait penyelesaian proyek pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung.
Baca Juga: PKB Masih Terima Pendaftaran Bacaleg DPR RI, Elpisana Sebut Nama yang Terdaftar Masih Bisa Berubah
Rapat yang berlangsung tertutup itu juga mengundang pihak Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim).
Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, digelarnya rapat koordinasi ini bertujuan untuk mencari sosuli penyelesaian Pelabuhan Ujung Jabung yang selama ini terkendala berbagai persoalan.
"Kita tidak ingin uang negara yang sudah cukup banyak itu menjadi sia-sia dan tidak bisa digunakan oleh masyarakat," kata Al Haris.
Baca Juga: Pemkot Jambi Sebut PT RPSL yang Dituding Sengsarakan Nenek Hapsah Sedang Bangun Jalan Sendiri
Maka dari itu, lanjut Al Haris, Pemprov Jambi bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR membuat pernyataan bahwa pada hari ini ada pertemuan.
"Dimana nanti ada bahan untuk menindaklanjuti nya dengan poin-poin penting yang disepakati bersama," ujar Al Haris.
Dikatakannya lagi, ada beberapa hal yang menyebabkan tertundanya penyelesaian Pelabuhan Ujung Jabung, yaitu status pelabuhan dan adanya miskomunikasi status tanah.
Baca Juga: Respon Temuan BPK, Pejabat Tebo Diminta Beri Jawaban Logis
Awalnya, Ujung Jabung akan dijadikan Pelabuhan Samudera, lalu berubah status menjadi pelabuhan pengumpul.
