Fauzen Rizki Yulianto *)
PROVINSI Jambi merupakan salah satu kawasan di Indonesia yang pernah diduduki penjajah Belanda dan jepang sebelum kemerdekaan, serta menjadi wilayah serangan agresi militer kedua di Indonesia pada tahun 1949.
Bukti sejarah bahwa Belanda dan Jepang pernah menduduki Provinsi Jambi terdapat di berbagai wilayah Provinsi Jambi. Salah satunya di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari.
Disana ada salah satu monumen tugu kedaulatan yang dibangun untuk memperingati penyerahan kedaulatan oleh Belanda untuk Provinsi Jambi yang pada saat itu langsung dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Mohd Hatta sedangkan Jambi diwakili oleh Letnan Kolonel Abundjani.
Jauh sebelum masa kemerdekaan, Muara Tembesi sudah memiliki sejarah kejayaan di masa lalu karena pernah menjadi pusat kerajaan Melayu Kuno dan Muara Tembesi memiliki letak yang strategis berada di pertemuan 3 arus sungai yang sangat berperan penting bagi sektor ekonomi perdagangan pada saat itu.
Dengan letak yang strategis kemudian Muara Tembesi menjadi basis pertahanan pada masa penjajahan.
Dahulu Raja Melayu berasal dari Malaysia tinggal di benteng dan memiliki dibalang atau menteri-menteri dan asal nama Tembesi itu berawal dari perintah seorang raja yang menyuruh ke seorang dibalang atau menterinya untuk mengambil air sungai satu gelas. Setelah itu ditimbang lalu setelah air Batang Sarolangun itu ditimbang ternyata memiliki berat satu besi.
Oleh karena itu dinamakan Muara Tembesi karena air yang ditimbang tadi memiliki berat satu besi yang tidak tahu berapa berat dalam satu besi pada masa itu.
Dengan demikian asal nama Muara Tembesi itu berasal dari perintah raja kepada seorang dibalang.
Lalu kenapa Batang Tebo itu dinamakan Batanghari karena setiap tengah hari terdapat batang pohon yang hanyut karena pada masa itu orang bekerja menebang pohon lalu dibuang ke laut sehingga batang pohon hanyut oleh karena itulah dinamakan Batanghari.
Kecamatan Muara Tembesi pada zaman penjajahan merupakan pusat pemerintahan pada Zaman Belanda yang disebut konselit. Setelah kemerdekaan dipimpin oleh wedana yang memimpin delapan kecamatan.
Sampai saat ini kantor kewedanan masih berdiri kokoh dengan bentuk kolaborasi arsitektur rumah tradisional panggung Jambi dan arsitektur bangunan Rumah Belanda.
Pada saat itu kewedanan membawahi delapan kecamatan dengan daerah yang cukup luas dan pada masa itu terdapat kejaksaan, kepolisian pada zaman dahulu disebut dandis. Saat ini dandis setingkat dengan polres karena dandis sudah tidak ada lagi di masa sekarang.
Kantor wedana merupakan saksi bisu sejarah penyerahan kedaulatan kemerdekaan Negara Republik Indonesia oleh tentara Belanda untuk wilayah Jambi pada tahun 1949, dan Pemerintah jambi langsung di wakili oleh Letnan Kolonel Abundjani.
