METROJAMBI.COM - Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (FSPTI) Pimpinan Unit Kerja (PUK) Giri Purno, memprotes permasalahan buruh yang dikeluhkan Kepala Desa (Kades) se Kecamatan Rimbo Ilir, ke Ketua DPRD Tebo.
Ketua FSPTI Giri Purno, Sumardi mengatakan keluhan para Kades yang menuntut persoalan buruh di PT.SMS tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dituntut.
"Kalau buruh di PT SMS saya rasa tidak ada lagi persoalan, seperti kegiatan bongkar muat setau saya berjalan biasa dan normal," ujarnya.
Baca Juga: Gempa 3.2 Magnitudo Getarkan Wilayah Bengkulu Selatan
Menurutnya, pekerja mendapatkan haknya seperti yang disepakati sebelumnya, demikian juga dengan pembagian waktu kerja, juga berjalan lancar.
"Jadi para Kades di Rimbo Ilir ini kalau mengeluh persoalan buruh, saya rasa para buruh tidak ada yang bermasalah, karena kesepakatan buruh dengan perusahaan terealisasi," katanya.
Sumardi menjelaskan terkait persoalan upah, dan pembagian waktu kerja yang disepakati saat pertemuan terakhir sama DPRD, itu sampai saat ini masih berjalan lancar dan tidak ada masalah.
Baca Juga: BMKG: Semua Wilayah di Bungo Diguyur Hujan Ringan dari Pagi Hingga Malam Hari
"Kami bingung kesepakatan mana lagi yang tidak berjalan, kalau menyangkut buruh tidak ada masalah," ujarnyanya, Minggu (28/5/2023).
Ditambahkannya, tetapi jika pengaduan yang disampaikan ini menyangkut soal CSR dari PT SMS, hendaknya para kades hanya cukup mempermasalahkan itu saja, jangan lagi membawa-bawa masalah buruh.
"Kalau mau ngadu soal CSR, itu ya silahkan, tapi jangan bawa bawa buruh dan serikat lagi, yang kerja ini kan juga masyarakat kita, dan tidak ada masalah lagi sejauh ini," katanya.
Baca Juga: Partai Golkar Dorong Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Tantowi Jauhari Maju Pilbup Sarolangun
Sebelumnya, para Kades se Kecamatan Rimbo Ilir mengadu ke Ketua DPRD Tebo. Mereka mengeluhkan persoalan buruh dan CSR PT SMS.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Tebo, Mazlan menanggapi persoalan ini dan akan kembali memanggil pihak perusahaan dan masyarakat.
Pasalnya, perjanjian kesepakatan sebelumnya dianggap sudah selesai, tetapi para Kades masih mengeluh.
Baca Juga: Kesulitan Mendapatkan Bahan Obat-Obatan, Orang Rimba Akhirnya Terbuka dengan Pengobatan Modern
Saat itu Ketua DPRD sempat geram dan menyebutkan apa maunya perusahaan, jika masih mengabaikan lebih baik operasional perusahaan PT SMS ditutup.
"Kalau dipanggil lagi, ya kita siap saja, toh memang tidak ada masalah, ya kita sampaikan nanti kondisinya serta regulasinya," kata Sumardi.
