Bupati Batanghari Menjadi Inovator Pada Acara Rembuk Nasional

Jumat, 20 September 2019

Pertama di Indonesia Laksanakan Pilkades e-Voting Berbasis NIK

BANJARBARU - Bupati Batanghari, Ir. H. Syahirsah SY menjadi inovator pada acara Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Melayani pada Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Republik Indonesia, Jumat (20/09) lalu.

Acara yang bertempat di Ballroom Hotel Daffam Q Banjar Baru Kalimantan Selatan tersebut, dihadiri oleh 135 Bupati, Wali Kota, dan Gubernur. Selain itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Dr. Diah Natalisa membuka langsung acara tersebut.

Bupati Batanghari kala itu menjadi inovator dalam agenda Tema I, Replikasi Inovasi di Bidang Kependudukan, Kesehatan dan Tata Kelola Pemerintahan tentang Inovasi Model Pelaksanaan Pilkades melalui e-Voting.

Ini dilatarbelakangi karena Kabupaten Batanghari menjadi kabupaten pertama melaksanakan Pilkades melalui e-Voting berbasis NIK e-KTP.
Dalam paparan kala itu, Bupati Batanghari menerangkan gambaran umum Kabupaten Batanghari, beserta visi misi. Selain itu, juga memaparkan rincian daftar dana transfer untuk desa tahun 2019.

“Ada beberapa dasar hukum pelaksanaan Pilkades melalui e-Voting yang berbasis NIK pada e- KTP. Kemudian permasalahan pelaksanaan Pilkades ada empat yaitu, besarnya dana desa, besarnya alokasi dana desa, besarnya penghasilan kades dan meningkatnya kesejahteraan kades," ujar Bupati.

Selanjutnya, Bupati Batanghari juga menjelaskan alur pendataan mata pilih, manfaat elektronik verifikasi dan elektronik voting dalam pelaksanaan Pilkades melalui e-Voting yang berbasis NIK e-KTP serta alur pelaksanaan Pilkades tersebut.

"Adapun perbandingan Pilkades manual dan Pilkades e-Voting. diantaranya petugas KPPS, biaya penyelenggaraan, validitas DPT, waktu pemungutan suara, akuntabilitas hasil perolehan suara dan penyelesaian sengketa," papar Bupati.

Adapun keunggulan Pilkades secara e-Voting tersebut yaitu mencegah konflik dan sengketa Pilkades, validasi DPT lebih akurat, biaya penyelenggaraan lebih kecil, waktu pemungutan suara lebih singkat, waktu penghitungan hasil suara lebih cepat, hasil penghitungan suara lebih akuntabilitas, memperkenalkan IPTEK kepada masyarakat, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.

Reporter : Chy
Editor     : Ikbal