JAMBI - DPW PBB Provinsi Jambi secara terang-terangan mendukung wacana Pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPW PBB Provinsi Jambi, Yulius Nur yang mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka membuat demokrasi menjadi sistem kapitalisme.
"Dengan sistem proporsional terbuka itu yang terjadi adalah demokrasi kapitalisme, demokrasi yang mengandalkan kekuatan uang," ujar Yulius, Jumat (13/1/2023).
"Jadi kekuasaan itu dikendalikan oleh orang-orang yang punya uang," tambahnya.
Dengan dilakukannya pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka, setiap orang yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau anggota dewan dapat tercapai hanya dengan memiliki uang yang banyak.
"Orang sekarang tidak perlu susah-susah berkarir dan berkaderisasi di partai. Punya uang, nyaleg, hambur-hamburkan uang, dan terpilih, lantas apa yang dilakukan selama menjadi anggota dewan," tutur Yulius.
"Jelas Terjadi penurunan kualitas anggota dewan dengan cara seperti itu," lanjutnya.
Sementara itu, ia mengungkapkan bahwa saat ini Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra tengah mengajukan diri menjadi pihak terkait mengenai sistem proporsional tertutup ini.
"Pihak terkait itu dia bisa dimintai pendapatnya, jadi dia posisinya itu mirip dengan pendapat ahli tetapi legal standingnya lebih kuat, kalau saksi ahli dia diminta untuk hadir kalau pihak terkait ini dia mengajukan diri dan punya legal standing," ujarnya.
Hal ini dilakukan oleh Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra karena pihaknya merupakan bagian yang berkepentingan apakah pemilu akan digelar menggunakan sistem proporsional terbuka atau tertutup.
"Artinya nanti beliau akan diminta pendapatnya terkait argumentasi yang menguatkan atau mendukung kenapa perlu dilakukan sistem proporsional tertutup itu," pungkasnya.
