JAKARTA-Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Perumnas untuk ikut mengendalikan harga tanah guna membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia.
Harga tanah yang stabil serta tidak terlalu tinggi diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan program sejuta rumah untuk masyarakat.
“Kami berharap Perumnas bisa ikut mengendalikan harga tanah untuk mendukung Program Sejuta Rumah. Salah satunya dengan membuat bank lanah (land banking) untuk lokasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah ,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin, Senin (22/6)
Dijelaskan, kecepatan kenaikan harga tanah di lapangan sangat luar biasa dan dipengaruhi mekanisme pasar. Pemerintah berharap harga tanah saat ini tidak mengalami kenaikan siginifikan sehingga harga jual rumah bersubsidi masih dapat dijangkau MBR.
“Salah satu kendala utama dalam pembangunan rumah murah untuk MBR adalah masalah lahan yang harganya semakin tinggi. Apalagi lokasi yang strategis dan mudah diakses MBR saat ini sudah sulit dicari dan kalaupun ada harganya sudah melonjak,” terangnya.
Perumnas sebagai salah satu BUMN yang fokus dalam pembangunan perumahan, imbuhnya, setidaknya dapat menyiapkan diri sedini mungkin agar harga lahan yang dimilikinya bisa menjadi penyeimbang dari harga lahan yang ada disekitarnya.
Sebab, jika harga lahan semakin terus naik tentunya akan mempengaruhi harga rumah murah yang akan diperuntukkan bagi MBR.
“Apabila di kota-kota besar harga tanahnya sudah terlalu tinggi maka Perumnas harus mendorong pembangunan rumah secara vertikal. Pemda juga harus mampu menyediakan lahan-lahan dengan harga terjangkau sehingga bisa memenuhi kebutuhan rumah masyarakatnya,” pungkasnya.
