JAMBI - Beberapa waktu lalu PT. Bank Tabungan Negara (BTN) telah mengeluarkan program baru yakni KPR Mikro guna memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang banyak bekerja di sektor informal. Namun program KPR Mikro yang dilaunching di Semarang ini belum menyasar ke Jambi.
Yodi Natardja, Kepala Unit Pinjaman Konsumen BTN Cabang Jambi mengatakan, dengan KPR Mikro, BTN membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh akses pembiayaan perumahan.
"Program tersebut memang program terbarunya BTN. Program tersebut untuk memberikan rumah kepada masyarakat yang berpenghasilan tidak menetap," katanya.
Masyarakat dengan segmen tersebut kata dia, tidak masuk kategori penerima KPR bersubsidi, baik itu dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan bantuan uang muka yang dikucurkan pemerintah.
KPR Mikro membidik keluarga atau individu yang memiliki penghasilan rata-rata Rp.1,8 juta hingga Rp.2,8 Juta per bulan. "Kelompok masyarakat ini merupakan segmen yang paling membutuhkan akses pembiayaan rumah," ujarnya.
Selain itu, pihak bank juga mengemas pembayaran angsuran secara ringan, bisa dengan pola pembayaran harian atau mingguan dengan bunga yang sangat ringan.
“Untuk pembelian rumah pertama, uang muka sebesar 1 persen. Untuk renovasi rumah atau pembangunan rumah uang muka diwajibkan minimal 10 persen. Uang muka bisa digunakan untuk mencairkan KPR Mikro dengan plafon maksimal 75 juta,” ungkapnya.
Program menarik ini baru berlaku di Pulau Jawa, namun khusus di Jambi, hingga saat ini mereka belum menemukan yang tepat untuk menerima program ini.
Ia mengatakan, program ini memang ditujukan untuk segmen tertentu, sebut saja asosiasi atau komunitas dan perkumpulan masyarakat yang aktif di koperasi.
Ia melanjutkan, ini juga masih menjadi kendala untuk menerapkan Program ini di Jambi. Sebab pihak BTN harus melihat dahulu komunitas atau asosiasi di Jambi yang bisa mendapatkan KPR Mikro ini.
"Kita lihat dulu ada nggak di Jambi komunitas atau asosiasi yang aktif, punya catatan baik misalnya atau aktif di koperasi itu yang harus kita pikirkan. Kalau bisa sih pasti bisa program ini masuk ke Jambi suatu saat. Sekarang baru sebatas Semarang dan Jakarta," tutupnya.
