Selasa, 27 September 2022

Penegakan Perda Prostitusi Jangan Tebang Pilih

Jumat, 26 Juni 2015 | 11:05:17 WIB


Pasangan diluar nikah yang tertangkap razia Satpol PP Kota Jambi, beberapa waktu lalu.
Pasangan diluar nikah yang tertangkap razia Satpol PP Kota Jambi, beberapa waktu lalu. / Hardiyansyah

JAMBI – Dalam beberapa waktu belakangan ini tim dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Sosnaker) Kota Jambi, gencar melakukan razia dalam rangka penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 2 tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Tindakan Asusila. 

Hasilnya, sejumlah pelaku berhasil dijaring, dan disidangkan di pengadilan. Namun sejauh ini, yang diproses baru sebatas pelaku, sedangkan penyedia tempat masih belum tersentuh. Padahal, sesuai Perda Nomor 2 tahun 2014 tersebut, penyedia tempat bisa dikenakan sanksi 6 bulan kurungan atau denda Rp 50 juta.

Paul Andre Marisi, anggota DPRD Kota Jambi yang juga merupakan Ketua Pansus Ranperda Pemberantasan Pelacuran dan Tindakan Asusila mengatakan, jika ada pelaku pelanggaran Perda tersebut, sudah dipastikan ada tempat yang dipergunakan untuk melakukan tindakan tersebut.

Menurut Paul, tidak adanya tindakan yang diberikan terhadap penyedia dan pemilik tempat, menandakan ada tebang pilih dalam penegakan Perda. "Dari sisi hukum, harus ada keadilan. Di Perda kan sudah mengatur bahwa tidak hanya pelaku yang disanksi, tapi juga penyedia tempat," kata Paul.

Dia meminta kepada pihak Satpol PP untuk tidak hanya menindak pelaku saja. Karena ketika ditemukan adanya tindakan pelacuran atau tindakan asusila, sudah tentu ada tempat yang mereka gunakan untuk itu.

"Kita imbau Satpol PP jangan tebang pilih, kalau ada pelaku berarti kan ada tempat. Penyidik khususnya Satpol PP harus adil,” pungkasnya.


Penulis: Amril Hidayat
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments