Jumat, 27 Mei 2022

Ratusan Desa di Kerinci Belum Cairkan Dana Desa

Kamis, 14 Desember 2017 | 10:30:19 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

KERINCI - Ratusan desa yang ada di Kabupaten Kerinci terancam tidak bisa mengunakan Dana Desa (DD) untuk tahap kedua. Pasalnya sudah memasuki pertengahan Desember 2017, ternyata masih ada ratusan desa dalam kabupaten Kerinci,  yang saat ini belum juga mencairkan dana desa tahap kedua.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Kerinci, telah memberikan batasan waktu kepada kepala desa untuk mencairkan dana desa di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Kerinci 22 Desmber 2017.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci,  Hasferi,  saat dikonfirmasi mengatakan bahwa hingga saat ini masih Kepala Desa (Kades)  yang mengantre di Dinas PMD Kerinci untuk meminta rekomenasi pencairan dana desa di BPKAD Kerinci.

"Kita terus memproses desa yang mangajukan untuk pencairan DD,  setiap harinya pun banyak kades yang mengantri untuk mendapatkan rekomendasi dari kita. Karena syarat mencairkan rekomendasi bahwa telah menyelesaikan laporan tahap kedua, "jelasnya.

Untuk desa yang telah dikeluarkan rekomendasi pencairan DD di BPKAD Kerinci, Hasferi menyebutkan, dari 285 desa di Kabupaten Kerinci,  sekitar 115 sampai 120 desa desa sudah sudah mencairkan DD untuk tahap kedua di BPKAD Kerinci.

"Sampai Selasa sekitar 115  yang sudah dikeluarkan surat rekomendasi dari kita. Kita harapkan 10 hari ke depan desa segera mencairkan dana desa di BPKAD dengan membawa surat dari Pemdes," tambahnya.

Lantas apakah dengan waktu yang sekitar 20 hari ini bisa mencairkan DD tahap kedua seluruh Kades ? Kata Hasferi,  pihaknya optimis bisa dicairkan, karena berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya tanggal 22 Desember sudah hampir 100 persen yang mencairkan.

 "Kita Sabtu dan Minggu pun bekerja mengeluarkan rekomendasi agar bisa cepat cair DD-nya, karena kita kan mengecek kelengkapan usulan untuk DD tahap kedua," ucapnya.

Namun,  untuk desa yang tidak bisa mencairkan DD tahap kedua,  tetap akan disanksi dengan pengurangan anggaran sesuai dengan silpanya.

 "Bagi kepala desa yang tidak bisa menggunakan 100 persen, akan dikembalikan ke kas negara, kemudian tahun berikutnya dianggarkan diusulkan kembali,  tapi akan dikurangan sesuai dengan silpa," tandasnya.


Penulis: Dedi
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments