Sabtu, 23 Oktober 2021

2018, Pembayaran Honorium di Tanjabtim Melalui Bank

Rabu, 07 Februari 2018 | 10:24:38 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi / Istimewa

MUARASABAK - Mulai tahun 2018 ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) menerapkan sistem aplikasi non tunai Bank Jambi untuk pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), honorer dan insentif.

Kepala Badan Keuangan Daerah Tanjabtim, Nusirwan, melalui Kabid Keuangan, Reza Pahlevi mengatakan, transaksi non tunai ini sesuai surat edaran nomor 900/07/2018 menindaklanjuti intruksi SE Mendagri No. 910/1867/SJ tahun 2017 tanggal 17 April 2017.

Aturan ini tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki keuntungan, yakni terintegrasi, mudah, real-time dan aman serta belanja pegawai.

Untuk mengaplikasikan sistem non tunai ini, pihak Bank Jambi telah melakukan audiensi, sekaligus sosialisasi dan simulasi tentang penerapan sistem ini beberapa waktu lalu. "Kita di tahun 2018 ini untuk belanja pegawai baik langsung maupun tidak langsung melalui non tunai, dan tidak menerima cash lagi," katanya.

Diterangkan Reza, bahwa terkait belanja langsung honorium PNS maupun PHTT yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjabtim.
"Jadi transaksi ini hanya melibatkan bendahara OPD ke bendahara bank," terangnya.

Terkait teknis pembukaan rekening sudah disampaikan ke dinas-dinas dengan mengajukan pembukaan rekening di bank dengan SK yang ditandatangani Kepala Dinas dan persyaratan lain.

"SE ini mengisyaratkan adanya SK oleh kepala dinas, yang dilaporkan oleh bendaharawan," ujarnya.

Reza menambahkan, dengan adanya transaksi pembayaran non tunai untuk meningkatkan tata kelola manajemen pemerintahan yang lebih baik ke depannya. "Transaksi non tunai ini sangat relevan dengan upaya pemerintah dalam meminimalisir kekurangan dan kesalahan karena bersifat transparan dan akuntabel," ungkap Reza.

Penerapan transaksi non tunai karena hak-hak pegawai itu langsung kepada yang bersangkutan. Selain itu, suka tidak suka transaksi non tunai harus dijalankan, karena intruksi ini langsung dari pemerintah pusat. "Semua SKPD, pegawai dan honorer tidak lagi memegang uang pada saat keluar, hanya memegang kartu ATM," ungkapnya.

Terkait daerah yang jangkauan tidak adanya Bank Jambi, akan ada kerjasama Bank Jambi dengan pihak ketiga terkait pencairan honorer ataupun pegawai yang berada di daerah yang tidak ada bank.  "Akan ada kerjasama dengan pihak ketiga, seperti melalui BUMDes yang mengelola payment point bank, jadi bisa melalui itu," ucapnya.


Penulis: Nanang Suratno
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments