Kamis, 18 Agustus 2022

Pejabat Pemkab Tebo Masih Ada yang Belum Laporkan Harta Kekayaan ke KPK

Minggu, 01 Maret 2020 | 21:01:56 WIB


Bupati Tebo Sukandar
Bupati Tebo Sukandar / dok.metrojambi.com

MUARATEBO - Pejabat eselon dua dan tiga di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo hingga akhir Februari 2020, masih ada yang belum menyerahkan laporan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bupati Tebo Sukandar mengatakan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sudah menjadi kewajiban bagi setiap pejabat, sesuai aturan yang tertuang dalam undang-undang KPK.

"Laporan LHKP yang dilakukan adalah wajib bagi setiap pejabat, sesuai aturan dalam undang-undang KPK," kata Sukandar belum lama ini.

Sukandar mengakui bahwa sampai saat ini belum semua pejabat melaporkan harta kekayaannya ke KPK, sedangkan batas akhir waktu laporan pada bulan Maret 2020.

"Memang belum semua pejabat melaporkan harta kekayaannya ke KPK, namun mengingat batas waktu laporan pada akhir maret nanti, saya harap laporan harta kekayaan tersebut sudah tuntas dilakukan para pejabat," ucapnya.

"Saya minta kepada seluruh pejabat eselon dua dan eselon tiga untuk segera menyelesaikan laporan harta kekayaannya ke KPK, sebelum akhir Maret nanti," sebutnya.

Dikatakannya, soal pelaporan LHKP ini sudah sering disampaikan di beberapa kegiatan ataupun melalui surat edaran yang diberikan langsung kepada masing-masing pejabat eselon dua dan tiga.

"Pejabat dan juga semua warga juga diharapkan melaporkan SPT pajak tahunan baik itu melalui aplikasi e-filling ataupun bisa langsung datang kekantor KP2KP Kabupaten Tebo," pungkasnya.


Penulis: cr3
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments