Kamis, 4 Juni 2020

Pemprov Jambi akan Salurkan Bantuan Bagi 109 Ribu KK Terdampak Covid-19


Jumat, 10 April 2020 | 13:37:19 WIB


Johansyah
Johansyah / dok.metrojambi.com

 JAMBI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi akan segera menyalurkan bantuan kepada 109 ribu kepala keluarga (KK) yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan akan diberikan untuk 4 bulan ke depan.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi Johansyah mengatakan, bantuan diberikan guna penanganan Covid-19 pada beberapa bulan ke depan dengan menetapkan anggaran sebesar Rp 200 miliar.

"Ini dana tahap kedua, sebesar 200 miliar, disamping dana tanggap darurat yang pertama sebesar 11 miliar," ujarnya, Jumat (10/4/2020).

Ditambahkan Johansyah, bantuan ini diperuntukkan untuk Bidang Kesehatan, penanganan dampak ekonomi masyarakat, jejaring sosial dan bantuan bagi industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kemudian untuk dana lain-lainnya.

"Dan lain-lain itu difokuskan insentif para medis, dokter yang menangani masalah Covid-19. Secara rinci akan disampaikan lebihlanjut," tuturnya.

Johansyah menyampaikan, dari data yang mereka terima berdasarkan inventarisir di Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinsosdukcapil), Dinas Koperasi dan sebagainya, terdapat sekitar 109 ribu KK yang terdampak Covid-19.

"Selama empat bulan kedepan kita akan menganggarkan dalam bentuk sembako maupun Bantuan Lansung Tunai (BLT). Namun ini juga jangan sampai tumpang tindih, antara penerima PKH, maupun penerima kartu sembako program dari pusat dan yang sudah diterima oleh kabupaten kota," terangnya.

Johansyah pun menegaskan, jangan sampai nantinya dalam 1 keluarga yang memperoleh hanya itu itu saja. Menghindari hal tersebut, dirinya meminta untuk verifikasi data secara pasti.

"Jangan sampai begitu, makanya perlu verifikasi dan validasi data yang benar-benar terperuntuk orang terdampak Covid-19," ujarnya.

Untuk saat ini, Johansyah menyebutkan jika program tersebut sedang dalam proses, dan Senin (13/4/2020) nanti segera diajukan oleh Pemprov ke pemerintah pusat, setelah itu baru akan diatur mekanismenya seperti apa dan memang harus dilaksanakan oleh Pemda sebagaimana intruksi Mendagri RI.

"Setelah kita laporan ke pusat dan sudah deal, baru nanti kita rumuskan bagaimana proses penyalurannya seperti apa, dan segera kita lakukan itu, yang jelas komitmen pak Gubernur dan dan Ketua DPRD untuk Penanganan Covid-19 ini betul-betul serius," tandasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments