Kamis, 4 Juni 2020

Jumlah ODP Covid-19 di Jambi Berkurang, PDP Bertambah 2 Orang


Jumat, 10 April 2020 | 20:00:40 WIB


/

 JAMBI - Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19 di Provinsi Jambi pada Jumat (10/4/2020) turun menjadi 694 orang, dari sehari sebelumnya 719 orang.

Sementara itu, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 7 orang, pasien positif masih 2 orang, dan sedang dalam uji swab 4 orang. Ini diketahui berdasarkan update data Gugus tugas Covid-19 Provinsi Jambi.

Juru bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi Johansyah menyampaikan, untuk sebaran di kabupaten Tebo jumlah ODP 25 orang dengan PDP 1 orang, Bungo ODP 25 orang dengan PDP 1 orang, Kerinci ODP 73 orang dengan PDP 1 orang, Sungai Penuh ODP 16 orang, Merangin ODP 30 orang dengan PDP 2 orang.

"Merangin jumlah ODP bertambah sebanyak 6 orang. Dan PDP bertambah 2 orang. Yaitu 2 anak yang hasil rapid test nya positif dan sudah dinyatakan sebagai PDP," ujarnya.

Selanjutnya sebaran di Sarolangun ODP 4 orang, Batanghari ODP 96 orang, Tanjung Jabung Barat ODP 13 orang dengan PDP 1 orang, Tanjung Jabung Timur ODP 7 orang, Muaro Jambi ODP 86 orang, Kota Jambi 319 orang dengan PDP 1 orang.

Dalam kesempatan ini, Johansyah kembali mengatakan pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi beberapa hari lalu telah menetapkan anggaran untuk masyarakat terdampak Covid-19.

"Sebesar 200 miliar, disamping dana tanggap darurat yang pertama sebesar Rp 11 miliar. Dengan demikian kita siapkan sebanyak Rp 211 miliar," sebutnya.

Nantinya desain bantuan itu secara umum kata Johansyah, ditekankan yang pertama untuk penanganan bidang kesehatan. Kedua, dampak ekonomi industri UMKM, ketiga jaringan pengaman sosial dan lain-lainnya difokuskan insentif bagi para tenaga medis dan dokter yang menangani
 
Johansyah menyampaikan, dari data yang mereka terima berdasarkan inventarisir di Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinsosdukcapil), Dinas Koperasi dan sebagainya, terdapat sekitar 109 ribu KK yang terdampak Covid-19.

"Selama 4 bulan kedepan kita akan menganggarkan dalam bentuk sembako maupun Bantuan Lansung Tunai (BLT). Namun ini juga jangan sampai tumpang tindih, antara penerima PKH, maupun penerima kartu sembako program dari pusat dan yang sudah diterima oleh kabupaten/kota," terangnya.

Johansyah pun menegaskan jangan sampai nantinya dalam 1 keluarga yang memperoleh hanya itu itu saja. Menghindari hal tersebut, dirinya meminta untuk verifikasi data secara pasti.

"Jangan sampai begitu, makanya perlu verifikasi dan validasi data yang benar-benar terperuntuk orang terdampak Covid-19," ujarnya.

Untuk saat ini, Johansyah menyebutkan jika program tersebut sedang dalam proses, dan Senin (13/4/2020) nanti segera diajukan oleh Pemprov ke pemerintah pusat, setelah itu baru akan diatur mekanismenya seperti apa dan memang harus dilaksanakan oleh Pemda sebagaimana instruksi Mendagri RI.

"Setelah kita laporan ke pusat dan sudah deal, baru nanti kita rumuskan bagaimana proses penyalurannya seperti apa, dan segera kita lakukan itu, yang jelas komitmen pak Gubernur dan dan Ketua DPRD untuk Penanganan Covid-19 ini betul-betul serius," tandasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments