Senin, 6 Juli 2020

Gubernur Jambi Salurkan Bansos JPS dan 3.000 Masker untuk Masyarakat Kerinci


Rabu, 03 Juni 2020 | 10:34:51 WIB


Gubernur Jambi, Fachrori Umar menyalurkan bantuan sosial (Bansos) Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk masyarakat Kabupaten Kerinci
Gubernur Jambi, Fachrori Umar menyalurkan bantuan sosial (Bansos) Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk masyarakat Kabupaten Kerinci / Rina/Metrojambi.com

JAMBI - Gubernur Jambi Fachrori Umar selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi, kembali menyalurkan bantuan sosial (Bansos) Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk masyarakat Kabupaten Kerinci, Rabu (3/6/2020). Bantuan yang disalurkan berupa sembako dan uang tunai.

Penyaluran JPS ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat yang sangat terdampak Covid-19. Selain itu, Gubernur Jambi juga memberikan bantuan dari Pemprov Jambi berupa 3.000 masker kepada masyarakat Kabupaten Kerinci.

"Pemprov Jambi telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci menetapkan besaran alokasi daftar calon penerima JPS Kabupaten Kerinci sebanyak 2.415 KPM setara 1,49 miliar, juga diserahkan 3.000 masker untuk masyarakat," ungkap Fachrori.

Fachrori menjelaskan, alokasi JPS Covid-19 sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah melakukan berbagai kebijakan refocusing anggaran dalam alokasi bantuan bagi masyarakat yang terdampak diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, pembebasan biaya listrik subsidi, dan lain sebagainya.

"Pemprov Jambi melakukan berbagai kebijakan alokasikan anggaran dalam penyediaan bantuan kesehatan dan JPS bagi masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial akibat Covid-19 untuk 30.000 rumah tangga, sebesar 600.000 per rumah tangga yang tersebar di 11 kabupaten/kota," jelas Fachrori.

Selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi, Fachrori juga mengajak masyarakat menjalankan pola hidup bersih dan sehat, serta tetap waspada agar terhindar dari virus corona.

Sementara itu, Bupati Kerinci Adirozal melaporkan, kasus Covid-19 di Kabupaten Kerinci berawal pada bulan April dengan 299 ODP, 9 orang PDP, dinyatakan 1 orang positif. Menindaklanjuti kejadian tersebut, Pemerintah Kabupaten Kerinci melakukan pemeriksaan pada 1.053 orang, dan 5 orang reaktif.

"Tes kita laksanakan untuk ODP/kontak termasuk pada enam pasar secara acak yang saat ini ODP tinggal 27 orang, nol positif tes Swab, sedangkan masyarakat di sini banyak perantau. Melalui kebijakan desa atau kampung dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di ladang dan makan mereka disediakan," ujarnya.

Adirozal menyampaikan terima kasih atas bantuan yang dinilainya tepat sasaran untuk masyarakat yang bekerja disektor wisata, khususnya Air Panas Semurup yang ditutup sementara mulai bulan Maret, sehingga sektor kepariwisataan, kuliner banyak terdampak.

"Memotivasi masyarakat untuk hidup disiplin mematuhi protokol Covid-19. Terima kasih atas perhatian dan bantuan dan kita salurkan secara baik agar dapat dimanfaatkan masyarakat," katanya.

Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Dana Desa melakukan penyaluran senilai Rp 5,5 Miliar untuk 9.256 KK di 115 desa dari 287 desa dan 2 kelurahan, yang dilanjutkan untuk tahap kedua termasuk inisiatif PNS dengan 4.000 paket atau 16 ton beras dibagikan pada panti asuhan, anak yatim, fakir miskin, petugas masjid, serta bantuan masker untuk masyarakat dan disinfektan.

"Secara nasional, dari 112 daerah new normal, salah satunya Kabupaten Kerinci," ujar Adirozal.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi Jambi Arif Munandar menjelaskan, JPS Covid-19 berupa paket sembako berisi beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, mie instan, sarden kaleng, indomie, serta uang tunai Rp 250.000 per KPM/Rumah Tangga selama 3 bulan untuk bulan Mei, Juni dan Juli 2020, paket sembako senilai Rp 350 ribu oleh Bulog yang disalurkan oleh PT. Pos langsung ke Rumah Tangga.

Arif Munandar mengungkapkan, penyaluran JPS Covid-19 membutuhkan verifikasi data masyarakat yang berhak menerima, sehingga terhindar dari tumpang tindih dan ketidaktepatan. "Data perlu diverifikasi agar masyarakat yang menerimanya sesuai kriteria," tandasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments