Sabtu, 19 September 2020

Hermeneutika Pilkada, Kebijakan Publik dan Kesejahteraan


Kamis, 09 Juli 2020 | 12:59:48 WIB


Dr. Pahrudin HM, M.A.
Dr. Pahrudin HM, M.A. / ist

 

Oleh: Dr. Pahrudin HM, M.A. *) 
 
 
AKHIRNYA, publik Tanah Air dapat bernapas lega. Pesta demokrasi daerah yang sempat tertunda akibat kehadiran wadah Covid-19 dipastikan akan dihelat secara serentak pada 9 Desember 2020 di seluruh Indonesia.
 
Artinya, Pilkada serentak yang sejatinya diselenggarakan pada September 2020 ini masih dalam suasana Covid-19 dengan memenuhi protokol kesehatan di masa yang dikenal sebagai new normal. 
 
Sampai saat ini, tahapan-tahapan menuju Pilkada Serentak 2020 telah dan sedang dilaksanakan oleh segenap penyelenggara pemilu di berbagai daerah di Indonesia. 
 
Keputusan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 ini memang sempat memunculkan pro dan kontra dalam masyarakat. Publik negeri ini terpolarisasi menjadi kelompok pendukung dan pihak yang menolak. 
 
Kelompok pendukung menganggap bahwa tidak boleh ada kekosongan pemimpin di daerah karena tidak diselenggarakannya pilkada. Sementara menurut kalangan yang menolak, pemerintah dan masyarakat harus fokus dalam mengatasi Covid-19 karena menyangkut nyawa manusia dan mengesampingkan aktivitas-aktivitas politik sementara waktu.        
 
Secara substansial, Pilkada Serentak 2020 tidak jauh berbeda dengan gelaran-gelaran serupa di tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, yang membedakannya adalah prosedur penyelenggaraannya yang harus mengikuti protokol kesehatan, seperti tanpa pengerahan massa saat kampanye, menjaga jarak aman, menghindari berjabat tangan, memakai masker, selalu mencuci tangan dengan cairan pembersih dan lain sebagainya. 
 
Ini semua dilakukan agar penyelenggaraan Pilkada 2020 tidak menjadi sarana penularan Covid-19 di tengah masih mewabahnya virus mematikan yang pertama kali ditemukan di Tiongkok akhir 2019 yang lalu.  
 
Secara historis, gelaran Pilkada merupakan hasil dari demokratisasi yang semakin menampakkan signifikansinya pasca runtuhnya Orde Baru melalui gerakan reformasi 1998. Orde Baru yang sentralistik tidak mengenal pilkada, karena kepala daerah ditetapkan dalam sebuah rapat di kantor DPRD. 
 
Pilkada memungkinkan dapat dilangsungkan karena Indonesia di era reformasi sudah menganut sistem desentralisasi yang mewujudkan diri dalam format otonomi daerah.
 
Menurut R. Bird dan F. Vaillancourt dalam bukunya Fiscal Decentralization in Developing Countries, pemilihan desentralisasi sebagai sebuah sistem politik karena berdasarkan beberapa pertimbangan.
 
Pertama, kebijakan desentralisasi yang menjadi dasar pengelolaan daerah pasca reformasi menjanjikan efisiensi ekonomi, efektivitas biaya program, akuntabilitas, peningkatan mobilisasi sumber daya, berkurangnya tingkat kesenjangan (disparitas), peningkatan partisipasi politik, serta penguatan demokrasi dan stabilitas politik. 
 
Kedua, melalui desentralisasi, pemerintah lokal dinilai memiliki pengetahuan (knowledge) yang lebih baik tentang kebutuhan (needs) dan preferensi (preferences) warga masyarakatnya, maka proses pembangunan dalam model kebijakan desentralisasi seharusnya menjadi lebih efisien daripada model kebijakan sentralisasi dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemilihan otonomi daerah merupakan jawaban terhadap masih jauhnya kesejahteraan yang diperoleh rakyat dalam sistem sentralistik sebagaimana yang dipraktikkan oleh Orde Baru. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya kemiskinan dan sederet indikator kesejahteraan lainnya. 
 
Dengan demikian, harapannya rakyat akan menikmati kehidupan yang lebih baik di era otonomi daerah dengan dipimpin oleh kepala daerah yang mereka pilih sendiri secara langsung.
 
Salah satu implementasi dari otonomi daerah adalah digelarnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di berbagai wilayah di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 
 
Pada konteks Provinsi Jambi, gelaran Pilkada Serentak 2020 kali ini akan diselenggarakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh, Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, Bupati dan Wakil Bupati Bungo, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, dan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur. 
 
Dengan gelaran Pilkada, harapannya akan menghasilkan pemimpin yang betul-betul menguasai setiap aspek mengenai daerah yang akan dipimpinnya. Ini tentu berbeda dengan di era sentralistik karena kepala daerah lebih merupakan titipan pemerintah pusat yang seringkali tidak begitu mengenal daerahnya. 
 
Pemimpin yang lahir dari sistem pilkada diharapkan akan melakukan beragam cara membangun daerah yang dipimpinnya. 
 
Dalam perspektif kebijakan publik, kehadiran pemerintah (daerah) dalam upaya mengatasi beragam problem masyarakat merupakan bentuk nyata dari peran negara. Peranan yang dijalankan oleh pemerintah (daerah) tersebut dilakukan melalui serangkaian kebijakan dan program kerja yang inovatif-solutif. 
 
Caranya bisa dilakukan dalam beragam bentuk. Bisa mengadopsi konsep David Osborne berupa Reinventing Government, atau bisa pula konsep New Public Service-nya Denhart, bahkan konsep Sound Government milik Ali Farazmand. 
 
Pendek kata, pilihan kebijakan publik yang akan dilakukan pemimpin daerah tersebut bertumpu pada keberhasilan kalangan swasta menjalankan usahanya. Ini semua hanya mungkin dilakukan jika kebijakan publik yang dihasilkan tersebut adalah program yang inovatif-solutif bagi problem-problem sosial yang dihadapi masyarakat. 
 
Dari sinilah logika pemilihan otonomi daerah sebagai sistem politik Indonesia pasca Orde Baru menemukan signifikansinya. Ada korelasi yang segaris lurus antara pilkada dan kebijakan publik dengan kesejahteraan.
 
Beragam problem sosial, terutama kemiskinan, seharusnya akan dapat diatasi dengan pelaksanaan otonomi daerah yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pilkada. Karena pilkada seharusnya menghasilkan pemimpin yang memahami betul potensi dan problem daerahnya. 
 
Dengan demikian, pemimpin daerah diharapkan akan menghasilkan beragam kebijakan publik yang inovatif-solutif bagi problem sosial masyarakat daerah. 
 
Mengutip pendapat Bridgman dan Davis (2004), kebijakan publik diartikan sebagai apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Lebih lanjut dikatakan bahwa bahwa kebijakan publik adalah keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya. 
 
Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Michael Porter dari Harvard University yang mengatakan bahwa efektivitas pengelolaan negara yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan sangat tergantung dengan kebijakan yang ditempuhnya. Artinya, peranan pemerintah sangat diperlukan dalam upaya melepaskan rakyat dari kungkungan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan ini. 
 
Dengan demikian, kebijakan publik menjadi senjata yang ampuh dalam upaya menghadirkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang ada di Indonesia. 
 
Implementasi dari kebijakan inovatif-solutif tersebut jika dijalankan dengan baik, maka kesejahteraan yang sudah menjadi visi negara ini akan dapat tercapai dengan sukses. Karenanya, Pilkada dengan pemimpin daerah yang dihasilkannya akan menjadi problem solver bagi masalah-masalah sosial masyarakat. Bukan malah sebaliknya menjadi problem maker karena serangkaian perilaku koruptif yang dilakukannya.
 
Harus diakui memang, beberapa studi memperlihatkan bahwa sejauh ini implementasi otonomi daerah belum mampu mengantarkan masyarakat menuju kesejahteraan. Ini sebagaimana diperlihatkan dengan masih tingginya angka kemiskinan (9,82 persen secara nasional) dan di beberapa daerah cenderung mendekati angka tersebut, seperti Provinsi Jambi ada di angka 7,92 persen (2018). Kemiskinan menjadi salah satu indikator utama untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat sebuah wilayah.
 
Sementara itu, data-data Pilkada sebagai wujud otonomi daerah secara politik memperlihatkan tingginya partisipasi politik rakyat. Pada Pemilihan Gubernur Jambi 2015, misalnya, terdapat 65,66 persen warga yang menggunakan hak pilihnya. Sementara data KPU Kabupaten Tebo, misalnya, mencatat angka 75,4 persen partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2017, sedangkan di 2 kabupaten lainnya sebanyak 70 persen (Sarolangun) dan 65 persen (Muaro Jambi). 
 
Sedangkan pada Pilkada 2018, partisipasi publik pada Pemilihan Walikota Jambi ada di angka 71,91 persen, Pemilihan Bupati Merangin di angka 76,04 persen, sementara pada Pemilihan Bupati Kerinci ada di angka 77,05 persen. 
 
Data ini sekaligus mengonfirmasi penguatan demokrasi dan stabilitas politik yang menjadi alasan kenapa desentralisasi yang kemudian melahirkan otonomi daerah secara politik ini dipilih pasca reformasi. 
 
Mengemukanya data partisipasi publik ini sekaligus juga mengungkapkan bahwa masyarakat sangat antusias menyambut gelaran pilkada, terlepas dari beragam faktor yang menyebabkannya. Tinggal sekarang bagaimana potensi partisipasi, demokrasi dan stabilitas politik yang tinggi ini mampu diolah dengan baik oleh kepala daerah yang terpilih. 
 
Potensi-potensi tersebut harus dijadikan trigger bagi kepala daerah untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang inovatif-solutif agar kesejahteraan yang sudah digariskan konstitusi dapat segera diwujudkan. Artinya, siapapun gubernur, walikota dan bupati yang terpilih nanti harus mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi melalui inovasi-inovasi kebijakannya. 
 
Kita tunggu saja.               
    
*) Dosen Sosiologi Politik dan Kebijakan Publik STISIP Nurdin Hamzah Jambi
Direktur Eksekutif Public Trust Institute (PUTIN) Jambi

Penulis: Dr. Pahrudin HM, M.A.
Editor: Herri Novealdi


TAGS:


comments