Sabtu, 19 September 2020

Mencermati Patronase Politik Saat dan Pasca Pilkada


Senin, 13 Juli 2020 | 09:28:51 WIB


Dr. Pahrudin HM, M.A.
Dr. Pahrudin HM, M.A. / ist

Oleh: Dr. Pahrudin HM, M.A. *) 

 
PILKADA Serentak 2020 akhirnya tetap jadi dilaksanakan, meskipun berubah dari jadwal semula 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Perubahan ini tentu saja terkait dengan wabah Covid 19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020 lalu. 
 
Saat ini para penyelenggara pemilu tengah mempersiapkan Pilkada serentak 2020 melalui serangkaian tahapan yang telah dan sedang dilaksanakan. Melalui tahapan-tahapan ini harapannya Pilkada Serentak 2020 dapat sukses dilaksanakan, meskipun dilakukan dalam kondisi New Normal. 
 
Pada tulisan kali ini saya tidak menyoroti bagaimana tahapan-tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 tersebut dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu (utamanya KPU dan Bawaslu). 
 
Tulisan ini saya maksudkan untuk membahas salah satu fenomena politik yang juga muncul saat dan pasca pilkada. Dalam perspektif politik, fenomena ini dilabeli dengan sebutan patronase politik atau patron-klien politik. 
 
Eksistensi fenomena ini saya pikir penting untuk diketahui publik bahwa pesta demokrasi daerah ini ternyata tidak hanya berupa tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu serta berhenti dengan kemenangan salah satu kandidat. Terdapat aktivitas politik lainnya yang dilakukan selama masa kontestasi politik dan pasca kemenangan dalam pilkada. 
 
Sebagaimana diketahui bahwa kali ini Provinsi Jambi akan melaksanakan enam pilkada untuk Pemilihan Gubernur dan beberapa Pemilihan Bupati (Batanghari, Bungo, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur) serta Pemilihan Walikota (Sungai Penuh).     
 
Apakah patronase politik itu?
 
Patronase merupakan terjemahan dari istilah Inggris (patronage) yang berasal dari kata patron dan client (klien). Istilah patron berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, wewenang dan pengaruh. 
 
Pola relasi patronase merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan client dalam kedudukan yang lebih rendah (inferior), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (superior). 
 
Patron juga dipahami sebagai orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya dan pada tahap selanjutnya, klien membalas dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan kepada patron. 
 
Pada konteks politik, patronase dipahami sebagai pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka. 
 
Pada praktiknya, patronase politik dilakukan dengan cara pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan, jabatan di suatu organisasi atau pemerintahan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/ komunitas (misalnya, lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah kampung). 
 
Pada konteks yang sama, patronase politik juga dapat berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, dalam pembelian suara atau biasa dikenal money politics dan vote buying) atau dana-dana publik (misalnya, proyek-proyek pork barrel yang dibiayai oleh pemerintah).
 
Bagaimanakah pola berlangsungnya patronase politik? 
 
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan siapa saja aktor yang terlibat dalam pola hubungan semacam ini serta bagaimanakah cara membedakan posisi masing-masing mereka. 
 
Ketidakseimbangan dalam penguasaan sumberdaya yang dibutuhkan oleh orang banyak menjadi tolok ukur kedudukan seseorang dalam pola hubungan semacam ini. Artinya, seseorang atau kelompok yang memiliki atau menguasai banyak sumberdaya yang dibutuhkan oleh orang banyak tempat hubungan patron-klien itu berlangsung, maka secara tidak langsung dapat dikategorikan sebagai patron. 
 
Akan tetapi sebaliknya, bagi yang tidak menguasai sumberdaya langka tersebut, maka ia berada dalam posisi sebagai klien bagi patronnya.
 
Terkait dengan konteks ini, posisi patron ditempati oleh para pejabat politik karena mereka memiliki sumberdaya (kekuasaan dan legitimasi politik) yang diperlukan oleh banyak orang berupa jabatan publik. 
 
Para pejabat publik ini merupakan orang-orang yang memiliki legitimasi dan wewenang politik karena terpilih dalam pemilu, baik sebagai presiden, gubernur maupun walikota dan bupati. Adapun posisi klien ditempati oleh orang-orang yang telah membantu pejabat politik dalam memenangi pemilu dengan sumberdaya yang dimiliki berupa finansial, ketokohan publik, penguasaan teritorial dan pengetahuan lokal.
 
Secara umum, pola yang diterapkan dalam patronase politik ini dilakukan dengan cara mempertukarkan sumberdaya yang dimiliki oleh para pejabat politik berupa jabatan-jabatan publik dengan finansial, ketokohan publik, penguasaan teritorial dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh orang-orang yang membantunya. 
 
Mekanisme ini berlangsung setelah pejabat politik tersebut berhasil memenangi kontestasi pemilu/pilkada dan dinyatakan sebagai pejabat terpilih untuk beragam posisi, baik sebagai presiden dan gubernur, maupun sebagai walikota dan bupati.    
 
Secara khusus, pola patronase politik di Indonesia pasca reformasi dilakukan dalam format simbiosis mutualisme. Bentuk ini terjadi ketika kepala daerah memerlukan dukungan material dan aktual dari tim sukses pada satu sisi serta di sisi lainnya, tim sukses memberikan perhatian, tenaga bahkan uangnya untuk sang patron dengan satu tujuan yaitu mendapatkan perhatian lebih dari sang bos. 
 
Pada praktiknya, bukan hanya jabatan publik yang diberikan oleh pejabat politik kepada orang-orang yang telah membantunya, tetapi juga pendistribusian uang proyek, pemberian beasiswa dan uang penelitian, penyediaan formasi tenaga kerja dan lainnya merupakan beberapa bentuk lain dari berlangsungnya simbiosis mutualisme dalam patronase politik jenis ini.
 
Bentuk patronase politik lainnya dilakukan dengan cara memanfaatkan posisi serta peran sentral birokrasi dan mengintervensi penetapan anggota PPK, PPS, KPPS serta Panwaslu jelang Pilkada. Cara pertama dilakukan dengan cara menunjuk Ketua Tim Pemenangan yang merupakan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten yang sebelumnya berlatar belakang pegawai Kementerian Penerangan. 
 
Berlanjut kemudian di bawahnya terdapat Manajemen Tim Pemenangan yang diperankan secara berlapis-lapis mulai dari Tim inti, Tim Keluarga dan Tim Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). 
 
Sementara itu, cara kedua memungkinkan dilakukan karena penentuan calon anggota PPK, PPS dan KPPS hanya boleh diusulkan melalui camat dan kepala desa/kelurahan yang pada gilirannya akan memihak kepada incumbent. Orang-orang yang telah membantunya ini kemudian akan mendapatkan bagian setelah patron memenangkan kontestasi pilkada di kabupaten ini.  
 
Pola patronase politik lainnya dilakukan dalam format klientalisme. Pada praktiknya, metode ini mirip dengan Multi Level Marketing (MLM) dimana kepala daerah menjadi patron bagi beberapa orang kepala dinas. Para kepala dinas tersebut kemudian memfungsikan dirinya sebagai perantara terhadap sejumlah kepala dinas yang lain. 
 
Selanjutnya, para kepala dinas itu juga menjadi perantara dan membentuk klien sendiri dengan para sekretaris, kepala bidang dan demikian seterusnya sampai ke tingkat birokrasi dengan eselon paling rendah bahkan hingga ke masyarakat dalam konteks memobilisasi suara untuk sang patron. 
 
Adapun distribusi kekuasaan dalam pola ini dilakukan dengan dua cara, yaitu yang diperuntukkan bagi pegawai negeri (ASN) berupa penentuan karir dan jabatan birokrasi di pemerintahan yang sangat kental dengan konsolidasi dukungan terhadap patron dan mobilisasi suara melalui vote buying dan pork barrel. 
 
Bentuk kedua tersebut sebagai modus politik untuk meraih dukungan atau suara dengan cara para aparat birokrasi membentuk relasi yang klientalisitik dengan masyarakat. 
 
Bentuk yang kedua ini merupakan perpaduan antara distribusi patronase dan jaringan klientalisitik yang dibentuk oleh para birokrasi dimana disitu hadir sosok perantara dalam menjalin relasi dengan masyarakat.
 
Sementara itu, pola patronase politik yang agak berbeda dilakukan dengan cara memenangi proyek-proyek pemerintah yang memiliki nilai kontrak fantastis. Uang hasil menang proyek ini digunakan untuk membiayai penempatan pada jabatan-jabatan strategis dalam partai politik. 
 
Tentu saja sudah menjadi rahasia umum bahwa jabatan strategis (ketua umum) di partai politik besar memerlukan dana besar yang digunakan untuk membeli suara para pengurus agar memilihnya dalam perhelatan kongres. 
 
Pada tahap selanjutnya, dana tersebut juga digunakan untuk membiayai kampanye individu dan partai politik dalam kontestasi pemilu. Setelah patron berhasil menempati posisi yang diincarnya, maka selanjutnya beragam posisi dan hak istimewa akan didistribusikan kepada orang-orang yang telah membantunya.
 
Bagaimanakah cara mengatasi atau paling tidak mengurangi patronase politik? 
 
Masih terus berlangsungnya aktivitas-aktivitas patronase politik pasca reformasi sebagaimana dikemukakan sebelumnya merupakan dampak lanjutan dari posisi kepala daerah yang dianggap sebagai first order resources. Posisi kepala daerah yang diperoleh dari kebijakan otonomi daerah seperti ini membuatnya secara langsung menguasai dan mengendalikan sumber daya strategis di daerah. Karenanya, tidak mengherankan jika banyak orang yang bersedia untuk mempersembahkan apa saja kepada sang patron dengan harapan agar mendapat bagian dari sumber strategik yang dikuasai oleh pejabat politik. 
 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selama sumber-sumber strategis masih dikuasai secara mutlak oleh pejabat politik, maka fenomena patronase politik akan terus berlangsung di Indonesia pasca reformasi. 
 
Sementara itu, faktor lainnya yang turut menyumbang keberlangsungan patronase politik di Indonesia adalah masih mengakarnya anggapan bahwa jabatan publik itu sumber mendapatkan keuntungan.
 
Fenomena ini diperlihatkan dengan banyaknya orang yang rela memberikan apapun agar dapat menduduki jabatan publik strategis yang menjanjikan insentif yang menggiurkan secara finansial dan sosial. 
 
Masih mengakarnya keyakinan semacam ini dimanfaatkan dengan baik oleh para patron dengan cara melakukan serangkaian pola yang bertumpu pada pertukaran masing-masing sumberdaya yang dimiliki dalam format patronase politik. Akibatnya, para birokrat yang ada dalam sistem birokrasi tidak menjalankan fungsinya melayani kepentingan publik dengan baik, tetapi bertugas melaksanakan apa yang kepentingan atasannya (patron).       
Sebagai upaya menciptakan sistem birokrasi yang baik sebagai ujung tombak pelayanan publik dan jauh dari praktik patronase politik, maka optimalisasi penerapan Sistem Merit sangat layak untuk dikedepankan. 
 
Penerapan manajemen publik melalui Sistem Merit berfungsi sebagai prinsip yang berimplikasi pada fairness, equity, dan reward dalam jabatan publik (public employment) berasaskan prestasi, bukan atas dasar prinsip politik, diskriminasi, dan tindakan-tindakan favoritisme lainnya. 
 
Prinsip Sistem Merit mensejajarkan aspek kompetensi (competence), kualifikasi (quali-fication), prestasi kerja (performance), adil (fairness), dan terbuka (open). Sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen birokrasi yang dilakukan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. 
 
Dengan cara ini, maka tidak akan ada lagi seseorang yang tiba-tiba menduduki jabatan publik tertentu tanpa rekam jejak yang baik terkait jabatan tersebut, hanya karena ia memiliki kedekatan personal dengan orang yang mengangkatnya. 
 
Jika demikian, maka kita akan memiliki pejabat-pejabat publik yang memang memiliki integritas dan kapabilitas yang baik untuk mengelola bidang yang memang menjadi keahliannya. Pada akhirnya, pelayanan publik akan lebih baik dan kesejahteraan masyarakat akan dapat dicapai melalui serangkaian kebijakan publik yang inovatif. Semoga.
 
*) Dosen Sosiologi Politik dan Kebijakan Publik STISIP Nurdin Hamzah Jambi, Direktur Eksekutif Public Trust Institute (PUTIN) Jambi
      

Penulis: Dr. Pahrudin HM, M.A.
Editor: Herri Novealdi


TAGS:


comments