Sabtu, 19 September 2020

Memahami Ukuran Ketimpangan Pendapatan Versi BPS


Rabu, 22 Juli 2020 | 09:52:35 WIB


Syaeful Muslih
Syaeful Muslih / Istimewa

Oleh Syaeful Muslih *) 

 

BADAN Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi (15/7) mencatat jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi bertambah 4,4 ribu orang pada Maret 2020 dibandingkan dengan September 2019.

Dengan penambahan tersebut, tingkat kemiskinan Provinsi Jambi mencapai 7,58 persen atau sebanyak 277,8 ribu orang pada Maret 2020.

Namun ada hal menarik dari naiknya jumlah dan persentase penduduk miskin tersebut, yaitu ketimpangan pendapatan justru mengalami perbaikan artinya jurang ketimpangan pendapatan semakin menyempit.

Seperti diketahui, pada bulan Maret 2020 itu merupakan kondisi awal pandemi covid-19 yang dampaknya langsung terasa dengan meningkatnya angka kemiskinan.

Namun bagaimana memahami ketika pandemi justru menurunkan jurang ketimpangan pendapatan di masyarakat Provinsi Jambi.

Sebelum bisa menjawab pertanyaan besar tersebut, mari kita pahami bagaimana BPS mengukur ketimpangan pendapatan tersebut.

BPS menggunakan Indeks Gini (gini ratio) sebagai indikator ketimpangan pendapatan. Indeks gini ini sebetulnya juga digunakan bank dunia (World Bank) maupun lembaga internasional lainnya dalam hal pengukuran ketimpangan pendapatan masyarakat dalam suatu negara.

Hal pertama yang harus dipahami, BPS tidak secara langsung mengukur pendapatan masyarakat, namun menggunakan variabel pengeluaran rumah tangga sebagai pendekatan  data pendapatan, hal yang sama dilakukan Bank Dunia dalam mengukur pendapatan.

Untuk memperoleh data pengeluaran, BPS secara rutin melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) sebanyak dua kali dalam setahun yaitu pada Maret dan September.

Selanjutnya data pengeluaran rumah tangga tersebut dijadikan variabel utama dalam menghitung indeks gini dengan memanfaatkan distribusi kurva lorenz.

Sederhananya, nilai pengeluaran rumah tangga tersebut dilihat sebarannya berdasarkan penduduk, artinya apakah penduduk mempunyai porsi yang merata dalam struktur pengeluaran suatu daerah.

Misal untuk masyarakat miskin tentu saja secara pengeluaran akan lebih kecil dari penduduk kelas menengah, begitu juga untuk penduduk kelas menengah akan lebih kecil dari pengeluaran orang-orang kaya.

Pada konsepnya, indeks gini itu menjumlah nilai pengeluaran dari seluruh kelas ekonomi masyarakat kemudian membaginya secara merata (pengeluaran teoritis). Kemudian nilai pengeluaran tersebut dibandingkan dengan nilai pengeluaran riil yang dikeluarkan masyarakat pada setiap kelas ekonomi. 

Perbandingan pengeluaran riil dan pengeluaran teoritis tersebutlah yang disebut dengan indeks gini.

Dengan demikian, jika penduduk mempunyai pengeluaran yang sama besar, maka tidak ada ketimpangan sama sekali artinya indeks gini bernilai 0. Sedangkan jika porsi pengeluaran bertumpu pada sebagian kecil penduduk maka terjadi ketimpangan sempurna yang dinyatakan dengan indek gini sama dengan 1.

Dengan demikian, angka indeks gini akan berkisar antar 0 dan 1. Semakin mendekati 0 maka ketimpangan semakin sempit, sebaliknya jika makin mendekati 1 maka ketimpangan kian besar.

Dalam rilisnya, BPS Provinsi Jambi menyampaikan bahwa indeks gini mengalami penurunan dari 0,324 pada September 2019 menjadi 0,320 pada Maret 2020.

Berdasarkan data tersebut, seolah kondisi pandemi covid-19 mempunyai dampak postif terhadap ketimpangan, namun sebenarnya tidak demikian.

Penurunan indeks gini lebih ditopang karena menurunnya indeks gini di daerah perdesaan, sementara untuk di perkotaan justru mengalami kenaikan. 

Kondisi demografi Provinsi Jambi yang masih didominasi penduduk yang bertempat tinggal di perdesaan, dengan kondisi tersebut maka secara agregat total provinsi jambi jambi, indeks gini secara umum mengalami penurunan.

Ketimpangan di perkotaan

Sebetulnya indeks gini bisa mengalami penurunan yang lebih besar jika mengoptimalkan konsumsi penduduk kelas menengah terutama untuk di daerah perkotaan karena hal tersebut menjadi salah satu penyebab naiknya indeks gini di perkotaan.

Pada awal pandemi, ada kecenderungan penduduk kelas menengah yaitu mereka yang tidak termasuk orang miskin namun bukan juga orang kaya melakukan kebijakan untuk menahan konsumsi mereka, mengurangi belanja ditengah kekhawatiran dan ketidakpastian berakhirnya pandemi.

Seperti diketahui jumlah penduduk kelas menengah ini begitu besar dan menurut Bank  Dunia kelompok ini akan menjadi penopang ekonomi karena pola konsumsi atau pengeluarannya.

Ketika orang miskin harus mengeluarkan uang lebih banyak ketika masa awal pandemi, disatu pihak penduduk kelas menengah justru mengurangi pengeluaran, dan penduduk kelas atas (orang kaya) tidak banyak berbubah konsumsinya, maka jelas pengeluaran akan semakin tidak merata.

Namun demikian, daya tahan ekonomi penduduk miskin begitu rentan dan tidak akan bisa bertahan lama dari guncangan ekonomi seperti pandemi ini.

Oleh karena itu, bantuan sosial tunai kepada penduduk miskin dengan segala problematika dalam hal penyalurannya tetap memberikan dampak besar untuk menjaga konsumsi masyarakat kelas ekonomi terbawah.

Disamping itu, perlu juga memperhatikan kelompok penduduk kelas menengah yang selama ini kadang terabaikan dari kebijakan pemerintah. Disadari atau tidak, sekarang penduduk kelas menengah ini menjadi penopang perekonomian, sesuai dengan rilis Bank Dunia pada Januari 2020 yang menyatakan Indonesia akan bisa keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap) yaitu dengan mengoptimalkan potensi konsumsi penduduk kelas menengah.

Semoga ke depan, ada kebijakan khusus dari pemerintah untuk penduduk kelas menengah ini sehingga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat.

*) Statistik BPS Provinsi Jambi


Penulis: Syaeful Muslih
Editor: Herri Novealdi



comments