Sabtu, 19 September 2020

Paradigma Masyarakat dan Politik Uang Menuju Pilkada 2020


Minggu, 26 Juli 2020 | 10:10:05 WIB


/

Oleh: Muhammad Rama *)

PADA saat ini Provinsi Jambi khususnya, akan menyonsong pilkada serentak 2020. Tentunya masyarakat menginginkan seorang pemimpin yang jujur dan anti korupsi serta membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi ke depannya. Tidak bisa dipungkiri kontestasi yang di jalani saat ini sangatlah panas baik pada markom pemilihan gubernur sampai pada pemilihan bupati.

Tiap-tiap paslon  saling beradu visi dan misi serta program-program yang sangat menjajikan bagi masyarakat.

Bagaimana dengan politik uang atau politik perut? Inilah yang menjadi patologi dalam perpolitik di Indonesia sampai saat saat ini, politik uang pun kini sudah menjadi rahasia umum yang di anggap lumrah oleh masyarakat, padahal efek dari politik uang ini sangatlah besar.

Politik uang biasanya di lakukan oleh kader partai atau simpatisan pada saat kampanye dengan memberikan suap atau membeli suara masyarakat untuk memilih paslon yang dimaksud pada saat pemilihan langsung.

Tentunya hal ini menjadi momok utama bagi gelaran pilkada serentak ini. Bagaimana tidak hal ini telah menjadi kebiasaan yang turun temurun di lakukan oleh calon-calon pejabat. Dan masyarakat memaklumi ini,umumnya oleh masyarakat awam poltik yang acuh tak acuh tentang politik. Tidak dapat kita salahkan sepenuhnya pada passlon yang memberikan uang untuk membeli suara masyarakat namun masyarakat pun jika di ajak memilih memiliki pertanyaan “berani bayar berapa?” atau “ada duitnya ga?”.

Inilah yang membuat poltik uang tidak dapat dihapuskan seutuhnya. Padahal dalam gelaran pilkada ada pihak Bawaslu yang mengawasi kegiatan pilkada, namun tetap saja mempan. Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi: "Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu."

Sudah sangat jelas undang-undang di atas melarang keras bahkan akan ditindak pidana jika tetap melakukan kegiatan “politik uang”. Disini penulis mencoba sedikit mengulik apa untung dan rugi dari politik uang. Politik uang ini bukan hanya disukai oleh masyarakat awam namun oleh orang yang berfikir pragmatis. Ya memang saat berbicara poltik praktis kita harus berfikir pragmatis, namun harus pada tempat yang tepat. Kegiatan yang bisa dikatakan menyimpang ini mengakar hingga menjadi sebuah kebiasaan dan budaya politik yang buruk.

Jika kita mengkaji lebih mendalam poltik uang bisa sangat merugikan kandidat yang telah membeli suara masyarakat jika ia gagal atau tidak terpilih dalam kontestasi pemilu. Hal inilah yang sangat di sayangkan, karena ketika masyarakat telah dibeli suaranya belum tentu masyarakat tersebut akan memilih sesuai pesanan.

Mengapa demikian? Karena pemilu itu bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, nah ketika melakukan pencoblosan yang tau hanyalah pemilik suara dan Tuhan sebab tidak ada yang boleh tahu atau melihat saat mencoblos.

Oleh sebab itu saat ini telah tersedia rumah sakit jiwa khusus caleg gagal atau semacamnya, karena modal yang telah dikeluarkan tidaklah sedikit.

Lantas jika terpilih bagaimana? Jika kandidat yang melakukan kegiatan poltik uang terpilih ini adalah sebuah kerugian bagi negara dan rakyat. Kita sudah mengetahui bahawa paslon atau kandidat tersebut mengeluarkan modal besar untuk membeli suara masyarakat agar dia terpilih. Saat menjabatlah pejabat terpilih berusaha mengembalikan modal yang telah ia keluarkan untuk kegiatan politik uang.

Bagaimana caranya? Ya bagaimana lagi kalau bukan korupsi. Korupsi adalah cara cepat mengembalikan modal yang telah habis banyak ketika kampanye.ya jika para pejabat nakal ini hanya mengandalkan gaji yang tidak lebih dari 5 juta sampai kapan modal itu akan kembali.

Inilah yang seharusnya menjadi refleksi kita sebagai masyarakat, apalagi yang masih doyan dengan poltik uang. Mungkin kita bisa membeli beras dengan uang 100 ribu yang kita terima namun akan banyak ribuan bahkan jutaan rakyat yang kelaparan akibat ulah pejabat-pejabat nakal ini.

Saat ini banyak orang yang berlomba-lomba dalam kontestasi poltik namun yang harus kita pertanyakan adalah “apa tujuan seseorang mencalonkan diri?” dan “mengapa anda harus saya pilih?” dua pertanyaan simple, namun dua pertanyaan tersebutlah yang akan menghantarkan kita untuk mendapatkan pemimpin yang sebenarnya.

Janganlah kita memilih pemimpin yang menggebu-gebu, demikianlah pesan dari Quraish Shihab.

Ketika seseorang menginginkan kekuasaan yang menggebu-gebu dengan menghalakan berbagai cara, pertanyaannya: ada apa? Ketika seseorang mengejar kekuasaan ada kepentingan pribadi, hingga golonganlah yang mungkin sedang diperjuangkan. Bukankah seharusnya yang diperjuangkan adalah kepentingan rakyat yang ia pimpin? Harusnya hal ini nampak lucu di negeri yang besar ini dengan berjuta kepala yang memiliki akal sehat.

Mulai dari sekaranglah kita berbenah, kapan lagi kita dipimpin oleh pemimpin yang amanah dan jujur, yang bukan hanya tertulis pada spanduk saja. Revolusi mental harus kita genjot, edukasi politik harus digiatkan. Agar masyarakat semakin pintar dan objektif dalam memilih pemimpin sehingga merubah paradigm masyarakat pada kegiatan politik uang yang terus mencoreng pemilu.

Semoga pilkada Jambi serentak 2020 menjadi ajang kontestasi putra dan putri terbaik Jambi untuk memimpin Jambi ke depannya.


*) Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi


Penulis: Muhammad Rama
Editor: Herri Novealdi


TAGS:


comments