Sabtu, 19 September 2020

Kesenjangan Pembelajaran dan “Limbah Pendidikan”


Senin, 10 Agustus 2020 | 15:44:37 WIB


/

Oleh: Amri Ikhsan *)

AKHIRNYA, pemerintah menyadari bahwa pembelajaran selama pandemi covid-19 itu ‘bermasalah’ baik dilakukan secara daring, luring atau tatap muka yang dirasakan membebani siswa, guru orang tua dan sekolah.

Perbedaan akses dan kualitas selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosio-ekonomi berbeda. Dan kalau ini dibiarkan tanpa ada kebijakan khusus, maka Indonesia beresiko kehilangan satu generasi.

Kalau kesenjangan ini disesuaikan dengan zona pembelajaran seperti hal zona dalam pandemi covid-19, ditemukan juga ada 3 (tiga) zona pembelajaran selama pandemi:

Pertama, zona hijau: siswa pada zona ini dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Tersedianya infrastruktur untuk belajar: HP dengan kualitas tinggi, kuota tanpa batas, sinyal kuat, listrik tersedia dengan baik dan dilengkapi dengan buku digital yang tersedia. Proses pembelajaran berjalan tanpa kendala berarti karena ada dukungan dan partisipasi orang tua yang tinggi dan kreatifnya guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berefek tidak terbebaninya siswa dalam melaksanakan tugas yang diberikan.

Dalam zona ini, guru tidak ragu ragu memakai platform pembelajaran yang menyedot ‘kuota’ siswa tinggi: video conference, zoom cloud meeting, skype, google classroom, dll. Hampir tidak ada keluhan siswa dan orang tua tentang hal ini.

Kedua, zona orange. Siswa dalam zona ini memiliki perangkat pembelajaran, HP ‘standar’, tapi sarana lain tidak mendukung. Sering di tengah pembelajaran kuota habis, sinyal lelet, dan harus pindah ke tempat yang lebih tinggi, ada gangguan listrik. Dukungan dan partisipasi orang tua tidak maksimal, karena sebagian orang siswa harus bekerja mencari nafkah, sehingga siswa dalam zona ini ‘terpaksa’ belajar sendiri. Sekreatif guru dalam zona ini tidak banyak membantu karena pesan yang disampaikan guru tidak sampai ke perangkat belajar siswa. Platform yang dipakai biasanya whatsapp.

Termasuk juga dalam zona ini adalah siswa yang ‘meminjam’ HP orang tua, kakak, adik atau keluarga lain yang waktu penggunaannya sangat terbatas dan tidak selalu sesuai dengan jadwal pembelajaran yang diberikan sekolah. Biasanya siswa hanya bisa mengikuti pembelajaran sewaktu orang orang ini berada di rumah, di pagi hari sebelum mereka berangkat kerja atau di sore atau di malam hari setelah mereka pulang kerja.

Ketiga, zona merah. Siswa dalam zona ini sama sekali tidak memiliki akses untuk mengikuti proses pembelajaran karena perangkat utama untuk mengikuti pembelajaran tidak dimiliki: HP. Kondisi ini membuat komunikasi guru dengan siswa ‘terputus’. Termasuk juga dalam zona merah ini adalah siswa yang memiliki perangkat tetapi tidak dapat mengikuti pembelajaran dikarenakan harus bekerja membantu orang tua karena desakan ekonomi karena pandemi covid-19.

Siswa yang berada dalam zona orange sangat rentan berada dalam resiko learning lose, kesenjangan pembelajaran, mereka tidak mendapat hak konstitusi mereka, yakni layanan pendidikan yang berkualitas. Sedangkan siswa yang berada dalam zona merah sudah berada dalam kondisi learning loss karena terputusnya hubungan akademik antara sekolah dengan siswa. (Kemdikbud)

PGRI mengingatkan siswa dalam zona merah berpotensi sebagai “limbah pendidikan akibat PJJ di tengah pandemi Covid-19. Limbah pendidikan berupa generasi yang hilang itu bisa muncul kalau proses pelaksanaan PJJ tidak berjalan dengan maksimal. Limbah pendidikan berupa lost generation terlahir dari proses pendidikan yang tidak maksimal sehingga anak memiliki pengetahuan yang rendah. (Republika)

Menyikapi hal ini pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 karena dirasakan Banyak kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan anak selama PJJ.

Dari sisi guru, adanya kesulitan mengelola PJJ dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Waktu pembelajaran berkurang sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar. Guru kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah.

Dari segi orang tua, tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab lainnya (kerja, urusan rumah, dsb). Kemudian, tidak semua orang tua memahami platform pembelajaran yang digunakan guru. Siswa pun kesulitan konsentrasi belajar dari rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan soal dari guru. Peningkatan rasa stress dan jenuh akibat isolasi berkelanjutan berpoteni menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi siswa.

Untuk mengantisipasi konsekuensi negatif dari PJJ, pemerintah mengimplementasikan dua kebijakan baru: pertama, perluasan pembelajaran tatap muka. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka diperbolehkan untuk semua jenjang yang berada zona hijau dan zona kuning dengan pertimbangan risiko kesehatan, yang sebelum hanya dibolehkan di zona hijau.

Walaupun di zona hijau dan kuning, sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan Pemda/Kanwil dan Kepala Sekolah, tersedianya perangkat protokol kesehatan dan harus seizin orang tua.

Aturan ini tercantum dalam Keputusan Mendikbud Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.

Kedua, kurikulum darurat (dalam kondisi khusus). Ini berdasarkan Keputusan Kepala Balitbang dan Perbukuan Nomor 018/H/KR/2020 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah berbentuk SMA untuk Kondisi Khusus.

Keputusan ini berisi rileksasi Kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD). Pemerintah ‘memotong’ beberapa KI dan KD yang esensial yang harus diajarkan selama pandemi covid-19 ini. Tujuannya untuk mengurangi beban guru dan tidak ada keterkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan sehingga setiap mata pelajaran berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya.

Sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran (tetap berlaku walaupun kondisi khusus sudah berakhir). Bagi yang nyaman dengan Kurikulum 2013, sekolah dibolehkan melanjutkan kurikulum itu.

Untuk mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru. Guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam satu minggu. Idealnya, kebijakan ini harus didukung dengan relaksasi presensi online yang masih mewajibkan guru hadir di sekolah selama minimal 37,5 jam per minggu, padahal pembelajaran dilakukan secara daring, siswa berada di rumah, kenapa guru harus dipaksakan harus ‘berada di sekolah?

Apapun kebijakannya, kreatitivitas guru adalah kuncinya, yaitu guru yang memastikan pembelajaran berlangsungi menyenangkan, penuh makna, membangkitkan berpikir HOTS, menumbuhkan kemampuan literasi dan numerasi, membekali siswa dengan kecakapan hidup dan akhirnya siswa berkarakter mulia. Semoga!


*) Penulis adalah Pendidik di Madrasah


Penulis: Amri Ikhsan
Editor: Herri Novealdi


TAGS:


comments