Minggu, 27 November 2022

JBC Membangkang, Aktivis Desak Pemprov Tempuh Jalur Hukum

Rabu, 03 Februari 2021 | 12:04:04 WIB


Lokasi pengerjaan proyek superblock terbesar di Provinsi Jambi, Jambi Bisnis Center (JBC)
Lokasi pengerjaan proyek superblock terbesar di Provinsi Jambi, Jambi Bisnis Center (JBC) / metrojambi.com

JAMBI - Pengembang kawasan superblock Jambi Bisnis Center (JBC) di kawasan strategis Simpang Mayang, PT Putra Kurnia Properti (PKP), tidak mengindahkan 
" teriakan " Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait izin pembangunan. Tanpa izin, aktivitas pekerjaan di lokasi seluas 7,4 hektar tersebut terus berlanjut.

Pantauan Metro Jambi pada Selasa (2/2/2021), sejumlah truk bermuatan tanah keluar masuk lokasi bekas kantor Dinas Peternakan Provinsi Jambi tersebut. Alat berat jenis ekskavator juga sibuk bekerja meratakan dan menguruk tanah, diawasi sejumlah pekerja.

Metro Jambi mendatangi kantor JBC yang dibangun di salah satu sudut lahan, persis di samping Hotel Nusa Wijaya di Jalan Kapten Patimura. Namun tidak satu pun staf bersedia memberikan keterangan.

"Saya tidak tahu, Pak. Saya resepsionis, ke bagian pemasaran saja," ujar seorang staf di kantor tersebut.

Staf perempuan itu mengatakan, atasan yang disebutnya " bos " saat itu sedang istirahat makan siang. " Kalau Bapak mau tunggu, silakan," ungkapnya. Tidak lama, seorang petugas keamanan mendekati Metro Jambi dan menjelaskan bos nya tidak ada di kantor.

Metro Jambi juga berupaya meminta keterangan pihak JBC melalui nomor yang tercantum di website-nya dengan mengirimkan link berita tentang tidak adanya izin pembangunan dari Dinas PUPR.

"Coba ditanyakan lagi ke Dinas PU Provinsi mengenai berita tersebut," bunyi balasan Whatsapp dari nomor tersebut.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi mengaku risih dengan PT PKP karena mulai mengerjakan JBC tanpa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). PT PKP adalah perusahaan yang bermitra dengan Pemprov Jambi untuk membangun kawasan tersebut menjadi hotel bintang empat, mall, convention center, dan ruko.

Kerja sama diteken pada 2014, untuk jangka waktu 30 tahun dengan pola Bangun Guna Serah (BGS) atau dikenal pula dengan sebutan BOT (built, operate, transfer). Dengan rencana investasi sekitar Rp 1,5 triliun, selama masa kerja sama Pemprov Jambi akan mendapat kontribusi total Rp 56,4 miliar.

Sesuai Pasal 12 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama antara Pemprov Jambi dengan PT PKP, perusahaan yang dipimpin oleh Mario Liberty Siregar itu dapat memulai pelaksanaan pembangunan atas persetujuan SKPD teknis, yakni Dinas PUPR. Itu pun ada syaratnya.

Huruf a Ayat (1) pasal tersebut menyebutkan, pembangunan bisa dimulai bila seluruh persyaratan dan perizinan sudah mendapat persetujuan pejabat berwenang. Antara lain, Detail Engineering Design (DED), dokumen AMDAL, AMDAL Lalin, Izin Gangguan (HO), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Bila semua syarat sudah dipenuhi, barulah Dinas PUPR mengeluarkan SPMK-nya. Tetapi, “perlu digarisbawahi secara tegas, saya Kepala Dinas PUPR sampai hari ini belum pernah memerintahkan JBC dibangun," tegas Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi M Fauzi menjawab Metro Jambi, Senin (1/2/2021).

“Mulai dari awal dulu saya minta, mana Detail Engineering Design (DED)-nya, katanya lagi di-review. Mana AMDAL Lalinnya dan izin ketinggian bangunannya, juga katanya lagi diurus," kata Fauzi. Dia meminta Kabid Cipta Karya menegur PT PKP dan mengancam menurunkan polisi pamong praja (pol PP).

Sejumlah aktivis antikorupsi di Jambi menyorot kisruh JBC ini. Jamhuri dari LSM Sembilan mendorong Dinas PUPR berkoordinasi dengan Biro Hukum untuk mengetahui kemungkinan ada unsur pidana oleh PT PKP. Bila ada indikasi pelanggaran, katanya, PUPR bisa membawanya ke ranah hukum.

“Jangan sekadar gertakan, bak gertakan kumis kucing nakut-nakuti tikus,” ujar aktivis yang dikenal vokal ini. Jamhuri menilai, tidak ada yang melarang aparat negara melaporkan suatu peristiwa hukum ke aparat penegak hukum.

Dia juga meminta isu liar di balik megaproyek JBC ini diungkap, seperti pengajuan AMDAL oleh Pemprov Jambi, bukan oleh PT PKP sendiri. Proses lelangnya, kata dia, juga harus diperjelas karena PT PKP tidak memiliki pengalaman di bidang pengembangan dan pengelolaan superblock dengan nilai investasi sebesar di JBC.

Senada dengan Jamhuri, Panglima Anjali Adri SH meminta Dinas PUPR tegas dan menghentikan pekerjaan sementara bila memang belum ada izin atau melanggar aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pemprov harus tegas sampai ada izin, sampai ada semua persyaratan sesuai aturan dan perundang-udangan,” ucapnya, Selasa (2/2/2021). “Kita akan mengawal proses pembangunan JBC ini,” tegas Ketua Pemuda Pancasila Provinsi Jambi ini.


Penulis: nov/mrj/ria
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments