Minggu, 27 November 2022

Sekda akan Kaji, Biro Aset Bela JBC

Rabu, 03 Februari 2021 | 14:06:48 WIB


Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman / istimewa



Sumber Metro Jambi di Dinas PUPR menyebut, pematangan lahan adalah istilah teknis yang seharusnya termasuk ke dalam tahap pelaksanaan pembangunan. Pematangan lahan, katanya, adalah bagian yang tidak terpisah dari keseluruhan proses pembangunan.

Bahkan, dalam salinan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) JBC yang didapat Metro Jambi disebutkan bahwa penyiapan dan pematangan lahan masuk ke dalam tahap konstruksi. Sedangkan tahap pra konstruksi antara lain berupa survei, pengurusan perizinan dan sosialisasi.

Riko mengakui bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Dinas PUPR memang belum terbit karena PT PKP belum melengkapi persyaratan. "Masih ada yang nyangkut. Jadinya mereka belum mengajukan penerbitan SPMK ke PUPR. Kami akan surati PT PKP untuk mempercepat pemenuhan persyaratan pembangunan," tuturnya.

Dia memastikan, walau pembangunan tertunda karena sengketa tanah lokasi JBC, PT PKP tetap membayar kontribusi ke kas daerah sejak 2014. “Mereka tetap membayar empat tahun awal. Tapi karena kondisi lahan belum clean and clear, uangnya tertahan di kas daerah," bebernya.

Tetapi, aku Riko, PT PKP meminta dispensasi karena selama gugatan atas status tanah mereka tidak bisa bekerja. “Ini masih dibahas," kata Riko.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments