Selasa, 27 September 2022

Beban Berat 2024, Usul Pisahkan Pilkada dari Pileg dan Pilpres Terancam Kandas di DPR

Kamis, 11 Februari 2021 | 10:26:02 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi / istimewa

JAMBI - Sejumlah politisi lokal Jambi masih berharap pemilihan sebagian kepala daerah dimajukan ke 2022 dan 2023. Mereka mendesak revisi Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang No 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Namun, tidak mudah mewujudkan itu.

Ketua DPW PKS Provinsi Jambi Heru Kustanto menyatakan bahwa partainya mengusulkan revisi undang-undang Pilkada, yang memungkinkan pembatalan pilkada serentak 2024, bukan tanpa alasan. Pertama, kata Heru, PKS tidak mau kejadian Pemilu 2019 terulang kembali.

Kala itu, banyak penyelenggaraan pemilu meninggal dunia karena beban berat melaksanakan pemilu presiden dan pemilu legislatif dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional secara bersamaan.

Dalam suatu diskusi refleksi Pemilu 2019 di Jakarta pada awal 2020, KPU RI menyebut sebanyak 894 petugas pemilu meninggal dunia selama Pemilu 2019 dan 5.175 petugas jatuh sakit. “Kita tidak ingin itu terulang lagi,” tegas Heru kepada Metro Jambi, Rabu (10/2/2021).

Pasal 201 Undang-Undang Pilkada mengatur, kepala daerah hasil pemilihan 2020 menjabat sampai 2024. Selanjutnya, akan digelar pemungutan suara serentak nasional kepala daerah pada November 2024, bersamaan dengan pemilihan presiden dan anggota legislatif di semua tingkatan.


Penulis: Sahrial
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments