Kamis, 21 Oktober 2021

Boros Rp 422 Juta, Bulog Tidak Kembalikan Kelebihan Uang Bansos Sembako 2020

Rabu, 02 Juni 2021 | 09:02:22 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi /



Selain itu, dari target awal Mei-Juli, penyaluran ternyata baru terealisasi seluruhnya pada Oktober 2020. Hal ini selain mengakibatkan  pemborosan keuangan daerah atas ketinggian harga sembako sebesar Rp 422 juta juga membuat masyarakat tidak dapat memanfaatkan bantuan tepat waktu.

Dikonfirmasi Metro Jambi, Kepala Perum Bulog Kanwil Jambi Defrizal menyatakan tidak ada selisih harga. 

“Tidak ada. Yang ada hanya masalah bunga bank pada cost structure kita. Kita buat di sana (ada bunga bank) dua bulan karena memang ketentuannya seperti itu dari Pusat,” sebutnya, Senin (31/5) lalu. Jadi, tegasnya, yang dianggap pemborosan adalah bunga bank selama dua bulan.

Katanya, BPK juga tidak menyarankan Bulog untuk mengembalikan pembayaran atas bunga bank tersebut. “Pada rekomendasi (BPK) itu tidak ada,” katanya.

Dijelaskannya, selain memenuhi fungsinya sebagai perusahaan PSO (public service obligation), Bulog  juga melakukan kegiatan komersial. “Kita menggunakan dana bank, ada bunga. Sebelumnya kita sempat merugi pada pengadaan sembako di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi,” tambahnya.

Defrizal menambahkan, pembayaran oleh Pemprov Jambi ke Perum Bulog dilakukan melalui Bulog Pusat, tidak melalui Kanwil Jambi.

Diakuinya pula, bahwa penyaluran pada 2020 mengalami “sedikit” keterlambatan. Namun, tegasnya, apa yang menjadi temuan BPK  semua sudah diselesaikan.

Menurut dia, harga yang dibayar Pemprov untuk sembako, termasuk kemasan dan sablon sebesar Rp 350 ribu per paket. Sesuai PO (purchase order), isinya beras premium 15 kg, gula pasir 3 kg, minyak goreng 3 liter, susu dan sarden 2 kaleng, terigu 2 kg dan mie instan 15 bungkus.

Dia merincikan harga-harga tersebut, seperti beras premiun yang dipatok dengan harga Rp 162 ribu (per 15 kg), gula Rp 37.500 (3 kg), dan minyak goreng Rp 37.500 (3 liter). Sedangkan kemasan dan sablon Rp 9.500, biaya kemas dan pikul Rp 6.000.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosdukcapil  Provinsi Jambi Arief Munandar mengakui sejumlah permasalahan dalam pengadaan dan penyaluran bantuan sosial. Menurut Arief, penerima manfaat bansos pada 2020 mencapai 30.000 keluarga yang tersebar di 11 kabupaten/kota.

Dia juga mengakui banyaknya paket sembako yang tidak tersalurkan dan menumpuk di Kantor Pos. “Benar, ada pada PT Pos dan sudah dilaporkan kepada Gubernur," pungkasnya.

DPRD Provinsi Jambi menyarankan Pemprov Jambi lebih baik menyalurkan bantuan berupa uang tunai, bukan paket sembako.


Penulis: chy
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj



comments