Minggu, 23 Januari 2022

Penetapan Subhi Sebagai Tersangka Dinilai Terburu-buru dan Dipaksakan, Ini Jawaban Penyidik

Selasa, 13 Juli 2021 | 12:00:23 WIB


Sidang Praperadipan Subhi, mantan Kepala BPPRD Kota Jambi
Sidang Praperadipan Subhi, mantan Kepala BPPRD Kota Jambi / metrojambi

 JAMBI - Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi menjawab permohonan praperadilan yang diajukan pemohon Subhi, mantan Kepala BPPRD Kota Jambi yang ditetetapkan sebagai tersangka dugaan pemotongan insentif pembayaran dan pemungutan pajak 2017 sampai 2019.

Sebelumnya, dalam surat permohonannya, pemohon menilai proses penyidikan yang dilakukan penyidik terburu-buru menetapkan pemohom sebagai tersangka. Bahkan menurut pemohon, proses penyidikan itu terkesan dipaksakan dan tidak melalui prosedur hukum yang benar.

Menjawab hal ini, ketua tim penyidikan Gempa Awaljon, mengatakan bahwa apa yang dilakukan penyidik tidaklah terburu-buru. Termohon, dalam hal ini penyidik Kejari Jambi, telah melalui prosedur hukum dan memeriksa 11 saksi termasuk pemohon.

Tim penyidik, kata Gempa, juga telah melaporkan perkembangan penyidikan dan melakukan ekspos perkara dengan seluruh tim penyidik Kejari Jambi. "Hasil ekspos perkara itu termohon menerbitkan surat penetapan tersangka atas nama Subhi," ungkap dalam sidang, Selasa (13/07).

Termohon, lanjut Gempa, juga telah membetikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum, dan juga memberitahukan kepada tersangka.

"Oleh karena itu proses penetapan tersangka telah sesuai melalaui prosedur hukum," tegas Gempa.

Dalam perkara ini, penyidik juga telah menemukan adanya kesesuaian dari keterangan saksi terkait adanya pemotongan, dimana pada tahun 2017 sebesar Rp 437 juta, 2018 sebanyak Rp 505 dan 2019 sebesar Rp 309 juta. Sehingga total berjumlah Rp 1,2 miliar.

Oleh karena itu, termohon meminta kepada hakim tunggal Partono menerima jawaban termohon untuk seluruhnya dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan surat penetapan tersangka Subhi dan penyidikan sah menurut hukum.

"Menyatakan seluruh ketapan yang dikeluarkan sah demi hukum. Membeban biaya perkara yang ditimbulkan kepada pemohon," tutupnya.


Penulis: Sahrial
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments