Sabtu, 23 Oktober 2021

Pemotongan Insentif Disepakati Bersama

Pengakuan Subhi dari Balik Jeruji Penjara

Kamis, 05 Agustus 2021 | 07:15:56 WIB


Subhi (memakai jaket) saat menyerahkan diri ke Kejari Jambi, Selasa (3/8)
Subhi (memakai jaket) saat menyerahkan diri ke Kejari Jambi, Selasa (3/8) / dokumentasi - Metrojambi.com

JAMBI - Semalam dititipkan di sel tahanan Mapolsek Telanaipura, tersangka korupsi dana insentif pemungutan pajak Kota Jambi Rp 1,2 miliar, Subhi, merasa lebih tenang. Dari balik tahanan, mantan Kepala BPRD Kota Jambi itu mengeluarkan sejumlah pernyataan mengejutkan.

“Alhamdulillah, Subhi sehat. Secara psikologis sudah tenang. Dia merasa orang gak kejar-kejar dia lagi dan kecemasannya sudah hilang,” ujar Bahrul Ilmi Yakup, pengacara Subhi, Rabu (4/8).

Baca juga : Subhi Gelisah Selama Buron

Subhi, kata Bahrul, mulai menerima keadaannya saat ini, dari biasanya bebas di luar tiba-tiba terkurung di dalam sel. “Jadi dia harus menghadapi dan menyiapkan mental untuk menghadapi kenyataan itu,” kata Bahrul lagi.

Sejak ditahan Selasa (3/8) sore, Subhi juga sudah dibezuk keluarga terdekatnya. Salah satunya adalah adiknya sendiri.

“Saya tadi datang dengan adiknya, ngantar pakaian dan makanan. Kalau anak dan istrinya saya belum monitor. Sampai jam 10 tadi pagi saya dan adiknya, juga ada keponakannya,” kata Bahrul lagi.

Disinggung rencana pemeriksaan lanjutan, Bahrul mengatakan bahwa dirinya belum mendapat informasi dari penyidik. 

Baca juga : Ditanya Lokasi Persembunyiannya, Subhi Jawab Ini ..

Subhi menjadi tersangka dalam kasus korupsi insentif pemungutan pajak 2017-2019 saat menjabat Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi. Sempat burun dan masuk DPO, Subhi akhirnya menyerahkan diri dan ditahan. 

Menurut Bahrul, kliennya mengatakan bahwa pemotongan insentif dilakukan atas kesepakatan antara dirinya sebagai kepala BPPRD dengan para kasi yang berjumlah delapan orang. Intinya, kata Bahrul, Subhi dan para kasi bersepakat menyisihkan sebagian dari insentif pemungutan pajak untuk biaya operasional.

Menurut Subhi, kata Bahrul, tidak semua kegiatan kantor bisa di-cover dengan dana yang dianggarkan dari APBD.

Misalnya, jelas Bahrul, membantu kegiatan festival atau pemberian hadiah kepada pembayar pajak tertinggi dan terbaik.

“Kegiatan ini kan tidak ada anggarannya. Jadi mereka berinisiatif melakukan itu untuk meningkatkan PAD. Terbukti, kata Bahrul Ilmi, PAD di masa Subhi naik,” sebutnya.

Menurut Bahrul, pemotongan dana itu hanya pada delapan kasi itu saja, bukan kepada seluruh pegawai BPPRD. “Delapan orang itu memberikan sumbangan sesuai dengan porsi hak yang mereka terima,” bebernya.

Bahkan, kata dia, sebagian besar uang itu sudah dikembalikan sebelum kasus ini dinaikan ke penyidikan dan itu atas kesadarannya sendiri. “Yang belum dikembalikan itu kalau tidak salah dua orang,” ungkapnya.

Ditanya soal aliran dana, Bahrul mengaku tidak tahu. “Kalau itu saya tidak tahu, tapi kalau dasar pemberian insentifnya ada aturannya. Ada peraturan pemerintah dan ada aturan walikotanya,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Tim Penyidik Gempa Awaljon mengatakan, pihaknya masih akan mengkaji hasil pemeriksaan Subhi. “Kita sedang mengkaji hasil pemeriksaan kemarin, apakah perlu pemeriksaan lanjutan atau sudah cukup,” katanya singkat.


Penulis: ria
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj



comments