Kamis, 21 Oktober 2021

Gubernur Minta Vaksin Kota Jambi Ditambah

Pemprov Kembali Salurkan JPS Rp 9,3 M

Minggu, 05 September 2021 | 09:08:03 WIB


Gubernur Jambi, Al Haris
Gubernur Jambi, Al Haris / dokumentasi - Metrojambi.com

JAMBI - Gubernur Jambi Al Haris meminta kepada Dinas Kesehatan Kota Jambi menambah jumlah vaksin Covid-19. Gubernur mendapat informasi, stok vaksin di sejumlah Puskemas dalam Kota Jambi menipis. 

Al Haris menyatakan, stok vaksin saat ini tersedia dalam jumlah cukup di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Bahkan, ada yang baru, sehingga stok tidak pernah putus. Ia meminta agar masyarakat tidak terkendala dalam vaksinasi.

Jika memang vaksin dosis pertama habis, lanjut Haris, maka jangan ditunda lagi, Dinkes Kota Jambi diminta segera berkoordinasi ke Pemprov. 

“Kalau tidak ada cadangan juga. Kita bisa ambil di Sentra, tinggal koordinasi saja. Kita akan siap kapan pun jika membutuhkan vaksin,” ujar Wo Haris, sapaan akrab Gubernur, Minggu (5/9).

Berdasarkan data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) tercatat 2,6 juta orang di Jambi yang menjadi sasaran vaksinasi. Di antaranya termasuk nakes, lansia, pelayanan publik, masyarakat umum dan remaja.

“Vaksinasi kita harus cepat, supaya imun kita kuat sehingga Covid-19 tak mudah menyerang,” ujarnya.

Untuk mempercepat vaksinasi di Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi akan menyalurkan vaksin Moderna. Tahap awal, vaksin Moderna hanya untuk untuk tenaga kesehatan.

Saat ini, tersedia stok awal sebanyak 15.100 dosis yang dikirim oleh Kemenkes beberapa minggu lalu. Lalu, pada 24 Agustus datang lagi vaksin Moderna. Sehingga, stok saat ini mencapai 98.994 dosis. 

Salurkan Bantuan JPS

Sementara itu, Pemprov juga segera menyalurkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) ke masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19. 

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, uang bantuan untuk bulan Agustus sudah ditransfer ke PT Pos senilai Rp 9,3 miliar. Ini diperuntukkan bagi 30.000 keluarga penerima manfaat (KPM), yakni Rp 300 ribu per orang.

“Saat ini sedang proses cetak wesel dan penyaluran ke penerima. Dalam minggu ini akan tersalur,” ujar Sekda, Minggu (5/9).

Bantuan diberikan ke warga yang belum menerima bantuan pemerintah lainnya. Pemprov menetapkan kuota 30 ribu. “Nanti tinggal kabupaten/kota menetapkan nama masyarakat yang menerima, seperti tahun lalu," jelasnya.

Menurut Sudirman, mungkin akan terjadi penggantian nama penerima setelah dilakukan evaluasi pada tahun lalu.

Saat ini sudah tujuh kabupaten yang memasukkan nama penerima dan dalam proses verifikasi oleh Dukcapil. “Jangan sampai namanya ganda menerima bantuan pemerintah lainnya atau juga tak punya NIK,” terangnya.

Daerah yang sedang dalam proses penyaluran itu, lanjut Sudirman, adalah Sarolangun, Merangin, Bungo dan Tanjabtim. Lalu disiapkan untuk Tanjabbar, Kerinci, dan Muarojambi,

Ia tak menampik adanya kerepotan penyusunan administrasi karena daftar namanya yang masuk terlambat dan lainnya. “Mudah-mudahan jika tahap satu terealisasi, selanjutnya gampang, " kata dia.

JPS  direncanakan akan diterima untuk tiga bulan. “Ini komitmen seperti yang disampaikan Menteri Keuangan. Kita harus anggarkan dana PEN dan kesehatan. Jadi JPS ini termasuk PEN,” terangnya.


Penulis: chy
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj



comments