Kamis, 21 Oktober 2021

Buka Peluang Belajar Tatap Muka

Selasa, 07 September 2021 | 08:38:51 WIB


Walikota Jambi, Syarif Fasha
Walikota Jambi, Syarif Fasha / dokumentasi - Metrojambi.com

JAMBI - Pemerintah Kota Jambi berencana memberlakukan pembelajaran tatap muka (PTM) pada akhir September. Kemungkinan itu terbuka karena status perkembangan kasus Covid-19 di Kota Jambi mulai menurun.

Saat meninjau vaksinasi di Mako Damkar Kota Jambi, Wali Kota  Syarif Fasha mengatakan bahwa syarat untuk pelaksanaan PTM adalah vaksinasi terhadap siswa.

“Banyak orang tua yang minta PTM. Inilah syarat untuk PTM, siswa harus divaksin, minimal dosis pertama,” ujar Fasha.

Baca juga : Mulai 1 Oktober, Masuk Mal dan Hotel di Kota Jambi Harus Perlihatkan Sertifikat Vaksin

Fasha berharap para orang tua yang tak setuju anaknya divaksin bisa berubah pikiran. “Kalau (alasan menolak vaksin) ada komorbid, itu bukan kita yang tentukan, tapi dokter,” ujarnya.

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sendiri mengatakan sudah menyetujui pemberlakuan PTM SMA, SMK dan SLB di sejumlah daerah. Namun, sekolah diminta menerapkan sistem gantian atau shif.

Namun, kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Bukri, hanya daerah yang masuk kategori aman atau tidak dalam zona merah Covid-19 yang dibolehkan PTM.  “Sebagian sudah ada yang melakukan PTM di sekolah,” katanya, Senin (6/9).

Menurut Bukri, sejauh ini Disdik belum mendata jumlah sekolah yang belajar tatap muka.  “Mereka boleh PTM di sekolah bersama guru di kelas, namun prokes tetap dijalankan dengan baik," tambahnya.

Dengan sistem shif, tambah Bukri, jumlah siswa yang ada di kelas maksimal 50 persen. Selebihnya daring. “Intinya jangan sampai ada anak yang tak belajar, walaupun masih ada yang daring,” imbuh dia.

Menurutnya, saat ini masih ada dua daerah yang belum bisa melakukan sekolah tatap muka. Seperti di Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari karena kedua daerah ini masih menerapkan PPKM Level 4. “Selebihnya di daerah lain bisa belajar tatap muka,” jelasnya.

Di daerah PPKM Level 4, guru tetap masuk ke sekolah namun dibatasi maksimal  25 persen. “Ini sesuai dengan edaran kita beberapa waktu lalu. Ini wajib dijalankan dengan baik supaya tak ada klaster sekolah,” tandas Bukri.


Penulis: nta/chy
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj



comments