Selasa, 30 November 2021

Jalan Masyarakat Dipagar, Dewan Bungo Kecam PT KBPC

Senin, 05 April 2021 | 08:05:35 WIB


Penutupan akses jalan alternatif masyarakat oleh pihak PT KBPC mendapat kecaman dari anggota DPRD Bungo
Penutupan akses jalan alternatif masyarakat oleh pihak PT KBPC mendapat kecaman dari anggota DPRD Bungo / Metrojambi.com

 MUARA BUNGO - Bentrokan antara warga dan pihak perusahaan PT Karya Bunga Pantai Ceria (KBPC) beberapa waktu lalu mendapat kecaman dari anggota DPRD Bungo. Terlebih, pihak PT KBPC melakukan penutupan akses jalan alternatif masyarakat untuk mengeluarkan hasil bumi.

Anggota DPRD Bungo Marhoni Suganda menyebutkan, penutupan jalan pasca bentrok tersebut hanya bertujuan untuk mempersulit masyarakat, karena tidak ada kaitannya dengan aktivitas batubara.

“Dampak dari penutupan jalan, pihak PT KBPC malah menutup jalan perkebunan masyarakat yang tidak ada kaitannya sama perusahaan,” ujar Marhoni, Senin (5/4/2021).

Akibatnya, kini masyarakat tidak bisa lagi melakukan aktivitas dan mengeluarkan hasil bumi dari kebun yang ada di sekitar jalan tambang tersebut.

Ia meminta permasalahan ini menjadi perhatian pemerintah untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Pasalnya, kebun di sekitar jalan tambang tersebut merupakan penghasilan utama warga untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Ini sangat disayangkan, masyarakat mau lewat mana lagi, jalan ini sudah ditutup pakai tembok, masyarakat sudah tidak bisa lagi mengeluarkan hasil panen dari kebun sawit dan karet,” ucapnya.

Anggota DPRD Bungo dari Fraksi PKS, Dharmawan menyebut, konflik antara warga dan perusahaan tersebut memiliki kejanggalan.

Bagaimana tidak, jalan pertambangan masih bermasalah dan diduga izin pertambangan juga tidak dimiliki, namun tidak ada tindakan terhadap perusahaan tersebut.

“Jika izin batu bara itu tidak dimiliki oleh perusahaan, kenapa penegak hukum kok diam saja,” ujar Dharmawan.

Ia meminta kepada pemerintah pusat menindak perusahaan tambang batu bara tersebut karena tidak memiliki izin resmi dan melanggar hukum.

Dikatakannya lagi, setiap perusahaan harus memiliki izin resmi agar dapat berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan batu bara.

“Jika perusahaan itu memiliki izin resmi, baru bisa melakukan penambangan dan pemerintah daerah tetap mendapatkan kontribusi terutama daerah Bungo,” katanya.

Dharmawan sangat menyayangkan sikap Pemda Bungo, penegak hukum dan DPRD Bungo yang terkesan bungkam terhadap kisruh antara PT KBPC dengan masyarakat yang haknya dirampas pihak perusahaan.

"Mana ini Pemda Bungo, Polres Bungo dan anggota dewan. Kenapa semuanya bungkam. Masyarakat kita lagi teraniaya, hak masyarakat kita lagi dirampas ni sama PT KBPC," pungkasnya.


Penulis: Khairul Fahmi
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments