Kamis, 11 Agustus 2022

88 Korban Investasi Lele Rugi Rp 4,3 M

Polda Jambi dan Sumsel Selidiki Penipuan Investasi PT DHD Farm

Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:33:49 WIB


Kaposko Pengaduan investasi bodong, Polda Jambi, AKBP Wahyu Bram saat ekspos di Mapolda Jambi
Kaposko Pengaduan investasi bodong, Polda Jambi, AKBP Wahyu Bram saat ekspos di Mapolda Jambi / Antara

 JAMBI - Jumlah korban investasi budidaya lele PT Darsa Haria Darussalam (DHD) Farm Mitra Indotama yang melapor ke Polda Jambi terus bertambah. Data sementara, laporan yang masuk ke Polda Jambi mencapai 88 orang dengan kerugian sekitar Rp 4,3 miliar.

Jumlah laporan yang masuk itu diungkap oleh Kepala Posko Pengaduan Korban Investasi Lele di Polda Jambi AKBP Wahyu Bram, Rabu (20/10). Kata Wahyu, kemungkinan jumlah korban akan bertambah.

Diperkirakan, total peserta kemitraan budidaya lele yang beroperasi di Jambi sejak 2018 itu mencapai 200-an orang.

Salah satu korban KJ, menceritakan bahwa PT DHD Farm menawarkan kerja sama investasi budidaya lele dengan pola bagi hasil. Per paket satu kolam sistem bioflok, peserta menanam modal Rp 10 juta.

Harga paket itu sudah termasuk kolam, pemasangan serta bibit dan pakan. Dalam perjanjian, setiap satu kali panen peserta akan mendapat keuntungan sekitar Rp 1 juta dari satu kolam. Hasil panen lele dibeli langsung PT DHD.

KJ sendiri mengaku menanam modal untuk lima kolam dengan total investasi Rp 50 juta. Belum setahun menjadi mitra dan baru beberapa kali panen, dia sudah ikut ditimpa masalah.

“Masih banyak korban lain yang mengalami kerugian lebih besar, yang mencapai ratusan juta rupiah. Ada korban yang berinvestasi untuk 20 kolam atau Rp 200 juta,” ujarnya.

Mitra berasal dari berbagai kalangan, mulai warga biasa hingga pegawai. Bahkan, di daerah lain PT DHD menjalin kerja sama secara resmi dengan pemerintah daerah.

Kecurigaan para mitra muncul pada Juni 2021. Saat itu, PT DHD mulai tidak memberikan keuntungan dari hasil panen. Mereka lalu mempertanyakan ke perusahaan, tetapi tidak ada kepastian. Kasus ini kemudian bergulir ke polisi.

Tak hanya di Jambi, Polda Sumsel juga sedang mengusut kasus ini. Bahkan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel sudah menyita aset PT DHD. 

Ketua Tim Khusus Direskrimum Polda Sumsel Komisaris Polisi Masnoni mengatakan, pihaknya menyita gedung kantor induk PT DHD Farm di Jalan Residen H Amaluddin, Sukamaju, Sako, Palembang.

Dari kantor tersebut penyidik juga menyita beberapa dokumen yang berkaitan dengan pembayaran mitra kerja, data identitas mitra kerja, dokumen legalitas PT DHD, juga bukti-bukti pembukuan untuk transaksi keuangan.

“Semua dokumen berupa lampiran kertas atau dalam bentuk data elektronik dalam belasan laptop kami sita siang tadi dari kantor induk PT DHD,” kata Amaluddin.

Dari dokumen yang disita tersebut, penyidik tidak menutup kemungkinan untuk menyita aset-aset lainnya. “Dari dokumen inilah penyidikan bisa mengalir dari penyitaan aset para petinggi DHD Farm lainnya kami masih harus melakukan pengembangan,” ujarnya.

Sebab diketahui, katanya pula, ada upaya atau pun modus pemindahtanganan aset yang dilakukan oleh pihak PT DHD. “Ya itu modus dipindahtangankan nanti kalau memang tidak bisa dipertanggungjawabkan kami tarik (sita, Red) aset-aset tersebut,” ujarnya lagi.

Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan tiga orang petinggi PT DHD sebagai tersangka, yaitu Direktur Keuangan Irma Wahidah, Komisaris Utama Heriyanto Wahab, dan Mantan Direktur Utama sekaligus Komisaris DHD Dodi Sulaiman.

Kepolisian juga telah menerima menerima sebanyak 310 laporan dari mitra yang menjadi korban investasi ini yang tersebar bukan hanya di Sumsel, tapi juga ada dari Provinsi Lampung, Bengkulu, dan Jambi.

Sebanyak 300 orang melaporkan melalui laman aduan online dan 10 membuat laporan secara langsung ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumsel.

“Lalu tercatat dari laporan tersebut korban mengalami kerugian dalam dugaan penipuan investasi ini berkisar ratusan sampai miliaran rupiah,” ujarnya pula.

Para tersangka tersebut telah dilakukan penahanan, mereka disangkakan melanggar Pasal 372 dan 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan.


Penulis: ant/mrj
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj


TAGS:


comments