Selasa, 9 Agustus 2022

Delapan Penyidik Hadapi KPU

Sidang Praperadilan KPU Tanjab Timur Dimulai

Selasa, 26 Oktober 2021 | 07:17:38 WIB


/ Metrojambi.com

 MUARASABAK  - Pengadilan Negeri Tanjab Timur mulai menyidangkan gugatan praperadilan yang diajukan KPU Tanjab Timur terhadap Kejaksaan Negeri Muarasabak. Dalam sidang perdana yang digelar Senin (25/10), Kejari menghadirkan delapan penyidik. 

Sidang digelar mulai pukul 10.15 WIB dan berakhir sekitar pukul 13.00 WIB, dipimpin hakim ketua Adji Prakoso. Sidang sempat diwarnai perdebatan, terutama terkait permintaan penyidik menghadirkan saksi ahli secara virtual.

“Kita menolak virtual untuk ahli tadi karena kita menilai sidang ini sidang cepat. Jika virtual, takutnya terkendala sinyal atau teknis lainnya,” ujar kuasa hukum KPU Tanjab Timur, Rifki Septino, usai sidang.

Salah satu dari delapan penyidik yang hadir di pengadilan adalah Kasi Pidsus Reynold. Usai sidang Reynold menuturkan, sepanjang masih dalam ranah praperadilan, pihaknya akan menanggapi.

“Namun jika substansinya sudah ke ranah perkara, tentu nanti dulu. Akan kita jawab pada sidang pembuktian mendatang,” ujarnya.

Dia mencontohkan soal poin yang yang menyebutkan ada kerugian bagi pengusaha pada sidang perdana. “Pengusaha yang mana? Nah, terkait itu nanti akan dijelaskan pada sidang jawaban,” ujarnya.

Ada pula tuduhan penyidik tidak humanis saat penggeledahan. Reynold menyebutkan hal tersebut di luar ranah praperadilan, akan ditanggapi pada persidangan lainnya.

“Saat penggeledahan dan penyidikan kita melakukan secara humanis, meminta izin dan memperlihatkan surat tugas. Mereka juga ikut menyaksikan saat kita mencari bukti bukti di lokasi” jelasnya.

“Tidak ada tempat bagi korupsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur,” tegasnya lagi.

Tim penyidik Kejari menggeledah Kantor KPU Tanjabtim pada 29 September 2021 terkait kasus korupsi dana hibah Pilkada 2020 sebesar Rp 19 miliar. Penyidik menyita uang Rp 230 juta dan menemukan banyak sekali stempel lembaga lain.

Penyidik menduga, KPU menggelar sejumlah kegiatan dengan surat perjalanan dinas dan kwitansi fiktif.

Tidak puas dengan tindakan penyidik, KPU Tanjab Timur meminta kuasa hukum mengajukan gugatan praperadilan. Dalam berkas gugatan, mereka menyebutkan 10 alasan menggugat.

Kuasa hukum antara lain menyebut sejak penyidikan pada 15 September 2021 belum ada surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP). Ini dianggap bertentangan dengan Putusan MK.

Mereka juga menyebut  uang Rp 230 juta yang disita adalah uang pribadi, bukan uang kas KPU.

Selain itu, saat penggeledahan, ungkap kuasa hukum, tim Kejari melakukan tindakan tidak humanis dengan mendorong perut Bendahara KPU Tanjabtim menggunakan tongkat komando; menginterogasi komisioner dan pegawai KPU dengan kata-kata tidak pantas; bahkan mengancam akan melempar botol air mineral ke salah satu pegawai KPU Tanjabtim.

Diungkapkan pula bahwa airsoft gun yang disebut oleh penyidik saat konferensi pers adalah pistol mainan milik keponakan salah satu anggota KPU Tanjabtim.


Penulis: Nanang Suratno
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj


TAGS:


comments