Minggu, 23 Januari 2022

Sepekan, Kematian Naik

Pemkot Hentikan Pengetatan PPKM dan Penyekatan di Gerbang Kota

Senin, 30 Agustus 2021 | 07:24:56 WIB


Walikota Jambi, Syarif Fasha menyampaikan keterangan pers terkait tidak diperpanjangnya pengetatan PPKM level 4, Minggu (29/8)
Walikota Jambi, Syarif Fasha menyampaikan keterangan pers terkait tidak diperpanjangnya pengetatan PPKM level 4, Minggu (29/8) / Metrojambi.com

  JAMBI - Walikota Jambi Syarif Fasha akhirnya menghentikan kebijakan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang dilaksanakan sejak 23 Agustus lalu. Dengan demikian, penyekatan di empat pintu masuk Kota Jambi dihentikan.

Fasha menyebutkan, alasan tidak diperpanjangnya pengetatan PPKM Level 4 karena adanya penurunan cukup signifikan kasus positif Covid-19 di Kota Jambi. Katanya, keterisian tempat tidur Covid-19 di rumah sakit dan mobility rate juga melandai.

“Sementara itu, angka kesembuhan pasien Covid-19 mengalami kenaikan,” ungkap Fasha saat memberikan keterangan pers di Aula Griya Mayang Rumah Dinas Wali Kota, Minggu (29/8). Turut hadir unsur Forkompinda, antara lain Polresta, Kodim, dan DPRD.

Fasha memberlakukan pengetatan PPKM Level 4 selama 23-29 Agustus 2021. Dengan kebijakan itu, gerbang-gerbang utama masuk Kota Jambi disekat. Pos pemeriksaan didirikan dan dijaga sekitar 30-an personel polisi, tentara, dan lainnya.

Warga yang ingin memasuki wilayah Kota Jambi harus menunjukkan kartu vaksin atau surat keterangan negatif swab test antigen. Bagi yang tidak bisa menunjukkan syarat tersebut diperintahkan putar balik.

Usaha-usaha sektor non-esensial dan non-kritikal ditutup sementara. Selama pengetatan, kawasan Pasar Jambi seperti kota mati. Sejumlah jalan di dalam kota juga disekat.

Berdasarkan rilis Satgas Covid-19 Kota Jambi, pada hari sebelum pengetatan PPKM angka kematian akibat Covid-19 bertambah sebanyak tiga orang. Tercatat 71 tambahan total kasus positif dan 77 pasien sembuh.

Pada hari pertama pengetatan, Senin (23/8), jumlah pasien meninggal sebanyak 11 orang. Total pasien Covid-19 hari itu sebanyak 8.618 orang.

Sedangkan pada Minggu (29/8), jumlah kematian hanya dua orang dengan total pasien Covid-19 sebanyak 9.004 orang. Sehari sebelumnya, Sabtu (28/8), pasien meninggal dunia hanya tiga orang, dan pada Jumat (27/8) hanya dua orang.

Dibandingkan dengan pekan sebelum pengetatan, jumlah pasien terbilang menurun. Pada Senin (16/8), total pasien sebanyak 8.099 dan menjadi 8.588 pada Senin berikutnya. Artinya terjadi penambahan sebanyak 489 pasien.

Sedangkan selama PPKM (23-29 Agustus 2021) penambahan pasien Covid-19 turun menjadi 386 orang.

Namun tidak demikian dengan angka kematian. Pada Senin (16/8) total kematian Covid-19 di Kota Jambi sebanyak 272 pasien. Sepekan kemudian bertambah sebanyak 10 pasien sehingga pada Minggu (22/8) tercatat total kematian 282 kematian.

Sedangkan pada awal pengetatan PPKM, yakni Senin (23/8) jumlah kematian tercatat 293 orang. Seminggu kemudian, yakni Minggu (29/8), tercatat sebanyak 309 kematian atau bertambah 16 pasien meninggal.

Dengan penghentian kebijakan pengetatan PPKM, Fasha mengatakan bahwa kegiatan non-esensial bisa kembali dibuka. “Minggu depan bisa melangsungkan akad nikah dan resepsi, namun di gedung, tidak di rumah. Nanti akan dikeluarkan aturan oleh Walikota,” sebut Fasha.

Restoran dan rumah makan juga sudah dibolehkan buka kembali dengan pembatasan jumlah tamu.

Sekretaris Komisi III DPRD Kota Jambi Joni Ismed mengapresiasi kebijakan Pemkot dan Satgas Covid-19 Kota Jambi. Menurut Joni, tren kesembuhan meningkat, total pasien positif berkurang dan kematian juga berkurang.

Katanya, dalam tiga hari ini angka kematian pasien Covid-19 sebanyak 2-3 orang per hari. Bandingkan dengan sebelumnya, kata dia, yang pernah mencapai 15 pasien per hari. Menurut Joni, pengetatan berjalan efektif.

“Karena banyak masyarakat yang beraktivitas di dalam rumah. Kalaupun dia keluar untuk kepentingan yang memang sangat perlu,” ujarnya.

Selama pelaksanaan pengetatan, lanjut Joni, terlihat beberapa kelonggaran. “Tapi kita tidak bisa menyalahkan kelonggaran itu karena memang jalur yang harus dilalui, misalnya oleh bus dari Medan,” kata dia.

Politisi Golkar ini membantah kabar yang menyebutkan pimpinan DPRD tidak dilibatkan dalam pengambilan pengetatan PPKM. Menurut dia, pimpinan DPRD dilibatkan, namun tidak secara operasional dan teknis.

“DPRD ini pengawas. Cara kerja kami dilibatkan, namun tidak dengan teknisnya. Kalau aparat dilibatkan untuk pengamanan, masak DPRD juga menyalurkan bansos,” imbuh dia.


Penulis: nta/mrj
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj


TAGS:


comments