Minggu, 27 November 2022

Pemprov Jambi Dorong Pembuatan Jalan Khusus Angkutan Batubara

Selasa, 14 Desember 2021 | 17:53:23 WIB


ANTARA/M.Hanapi
ANTARA/M.Hanapi / ANTARA/M.Hanapi

 JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi mendorong pembuatan jalan khusus angkutan batubara untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat.

"Kami terus melakukan koordinasi dengan investor yang ingin membangun jalan khusus batubara di Jambi," kata Gubernur Jambi Al Haris, Selasa (14/12).

Al Haris menjelaskan terdapat dua investor yang berkeinginan membangun jalan khusus batubara. Yang pertama merupakan investor di luar perusahaan batu bara. Sehingga saat jalan khusus batubara tersebut telah selesai dibangun, maka perusahaan batubara yang melewati jalan tersebut dikenakan biaya retribusi.

Kemudian yang ke dua yakni investor yang merupakan salah satu perusahaan batubara di daerah itu. Prinsipnya sama, perusahaan batu bara kompetitor yang melewati jalan khusus tersebut akan dikenakan biaya retribusi.

Selain mendorong pihak investor membuat jalan khusus batubara, Pemerintah Provinsi Jambi juga tengah melakukan uji kelayakan untuk membuat jalur khusus batubara. Dimana Pemerintah Provinsi Jambi akan mengajukan pola kerjasama dengan Pemerintah Pusat melalui BUMN untuk membangun jalan khusus batu bara.

Jika jalan tersebut di bangun maka pola yang diterapkan tetap sama, yakni pihak perusahaan batu bara harus membayar retribusi.

"Pembangunan jalan yang dilakukan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat tersebut merupakan alternatif jika investor tidak jadi membangun jalan khusus tersebut," kata Al Haris.

Pembuatan jalan khusus batubara tersebut di inisiasi karena saat ini terdapat ribuan angkutan batubara yang melewati jalan pemerintah yang menimbulkan konflik dengan masyarakat. Hal itu dikarenakan padatnya arus lalulintas sehingga kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Selain itu kapasitas jalan yang tidak sesuai dengan tonase angkutan batu bara menyebabkan beberapa titik jalan rusak. Dan yang lebih meresahkan yakni saat angkutan batu bara beroperasi menyebabkan kemacetan hingga beberapa kilometer karena angkutan batubara harus mengantre masuk ke jembatan timbang.

Sementara itu pada Senin (13/12) supir truk angkutan batubara yang tergabung dalam aliansi angkutan batubara melakukan unjuk rasa di kantor Gubernur Jambi menuntut pemerintah mencabut surat edaran Gubernur Jambi terkait dengan aturan muatan dan pengaturan jam operasional angkutan batubara.


Penulis:
Editor: Ikbal Ferdiyal
Sumber: Antara

TAGS:


comments