Selasa, 27 September 2022

Heboh Gaji Dobel Pj Kades

Jadi Temuan BPK pada 2019, Banyak ASN Enggan Kembalikan

Rabu, 22 Desember 2021 | 07:52:04 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi /

KUALATUNGKAL - Puluhan aparatur sipil negara didesak mengembalikan dana desa yang mereka terima saat menjadi penjabat (Pj) kepala desa pada 2019. Masuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan, hingga kini masih ada ASN yang tidak mengembalikan.

Tak acuhnya sejumlah ASN tersebut membuat Pemkab Tanjab Barat melayangkan surat nomor 141/2664/BAPD/PMD/2021 pada 17 Desember 2021. Surat yang ditandatangani oleh Sekda  Agus Sanusi itu dikirim melalui camat.

Sekda menyebut ada 56 Pj kades pada 2019, yang tersebar di Kecamatan Tungkal Ulu, Batang Asam, Renah Mendaluh, Merlung, Tebing Tinggi, Muara Papalik, Senyerang, Seberang Kota, Betara, Kuala Betara, Pengabuan dan Bram Itam.

Baca juga : Jadi Temuan Inspektorat, Sejumlah Pjs Kades di Tanjab Barat Kembalikan Uang ke Kas Desa

Kepala Inspektorat Tanjab Barat Encep Zarkasi mengungkapkan, sebagai ASN, para Pj kades itu sudah menerima gaji tetap dari negara melalui dana APBD. Karena itu, mereka tidak dibenarkan menerima penghasilan tetap sebagai kades dari dana desa.

Dia merujuk ke surat Dirjen Bina Desa Kemendagri Nata Irawan pada 1 Juni 2016. Dirjen mengutip Pasal 58 ayat (2) PP No 43 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pj kades hanya mendapat tunjangan dan lain-lain pendapatan yang sah, seperti honor, dari APBDes.

Sedangkan penghasilan tetap (siltap) diperoleh dari APBD sebagai PNS atau ASN. Yang terjadi, sebanyak 56 ASN tersebut malah tetap menerima penghasilan tetap dari APBDes, walau sudah menerima gaji ASN.

Menurut Encep, memang ada yang mencairkannya, ada yang tidak. Yang jelas, auditor BPK menemukan kasus gaji ganda ini dan meminta para ASN tersebut mengembalikannya.

“Penghasilan tetap itu dicairkan pada 2019. Bagi yang tidak mencairkan tidak (diminta) mengembalikan,” ujar Encep, Selasa (21/12).

Hanya saja, Encep tidak bisa merinci nominal yang harus dikembalikan. Kata dia, angkanya berbeda-beda sesuai masa tugas. Ada yang diangkat Pj pada Februari 2019 dengan masa jabatan sekitar delapan bulan, ada pula yang diangkat Agustus 2019.

“Jumlahnya bervariasi sesuai lamanya jabatan yang diemban dan jumlah uang yang dicairkan,” jelasnya.

Menurut PP No 11 Tahun 2019, “besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640, setara 120 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a”. Demikian bunyi Pasal 8 ayat (2) PP tersebut.

Camat Kuala Betara Hery Putra Syam mengaku sudah menerima surat dari Sekda Tanjab Barat terkait pengembalian dana tersebut. “Kita baru terima surat kemarin. Kalau tidak salah siltap-nya Rp 3,5 juta. Dinas PMD lebih tahu,” katanya, Selasa (21/12).

Pada 2019, di Kuala Betara terdapat tiga desa yang dipimpin oleh Pj, yakni  Sungai Duala, Kuala Indah, dan Suak Labu. “Satu orang menjabat selama tiga bulan, dua lagi selama delapan bulan,” ungkapnya.

Hery menyatakan sudah meminta para Pj tersebut segera mengembalikan dana yang sudah diambil ke kas desa masing masing. “Mereka kan staf kita di kecamatan, PNS di sini, sudah kita sampaikan,” tutupnya 

Terpisah, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjab Barat H Andi mengatakan, ASN tidak dapat menggunakan siltap kades dari APBDes. Namun, mereka dapat mengambil tunjangan atau penghasilan lain sesuai ketentuan.

“Siltap tak boleh diambil karena dia PNS, tapi tunjangan boleh. Gaji kades ini Rp 2,5 juta dan tunjangan Rp 1 juta,” katanya.

Di luar itu, para Pj juga dibolehkan menerima honor, tetapi tidak boleh meminta. “Jika ada honor, harus diberikan kepada Pj,” ungkapnya.

Menurut Andi, temuan BPK itu muncul karena para kades “terjebak  undang undang”. Saat menjadi Pj pada 2019, mereka berpedoman bahwa Pj memiliki hak yang sama dengan kades. Namun aturannya ternyata berbeda. 

Andi juga mengaku tidak mengetahui jumlah total dana yang harus dikembalikan oleh masing-masing Pj tersebut. Namun dia telah berkoordinasi dengan Inspektorat agar dana tersebut dapat dikembalikan ke kas desa.

Melihat daftar nama Pj yang didapat Metro Jambi, lebih separuhnya, yakni 33 ASN ditunjuk sebagai Pj kades pada Maret 2019 atau masa jabatan sekitar tujuh bulan. Bila dikalikan Rp 2,5 juta yang harus dikembalikan, jumlahnya mencapai Rp 82 juta.

Ada yang di-SK-kan bulan Februari, ada pula bulan September. Para Pj ditunjuk menjelang pelantikan kades terpilih hasil pemilihan serentak pada Oktober 2019.


Penulis: eko
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj



comments