Sabtu, 20 Agustus 2022

Pembangunan Gedung Super VIP RSUD dan Pengadaan ISO Tank Jadi Temuan BPK

Jumat, 24 Desember 2021 | 09:35:02 WIB


Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Rio Tirta menyerahkan LHP semester II tahun 2021 kepada Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Kamis (23/12)
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Rio Tirta menyerahkan LHP semester II tahun 2021 kepada Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Kamis (23/12) /

 JAMBI - Pekerjaan pembangunan gedung super VIP Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi serta pengadaan ISO Tank dan Oxygen Cyclinder untuk penanganan Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang diperoleh Metrojambi.com, untuk pembangunan gedung super VIP RSUD Raden Mattaher terdapat indikasi ketidakwajaran harga sebesar Rp 312,86 juta, serta kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 759,06 juta.

Adapun temuan terkait pengadaan ISO Tank dan Oxygen Cyclinder untuk penanganan Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, tidak sesuai ketentuan.

Kedua temuan tersebut terkait dengan kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja modal dan BTT yang menjadi aset tahun anggaran 2021.

Adapun temuan BPK terkait kinerja atas upaya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahun 2021 yakni, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi berdama Dinas Kesehatan kabupaten/kota belum melakukan perencanaan dan koordinasi secara optimal dalam mengalokasikan vaksin Pfizer.

Temuan lainnya yakni pencatatan penerimaan serta pengeluaran vaksin dan logistik pada aplikasi SMILE di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Kota Jambi, dan Kabupaten Kerinci belum sepenuhnya memadai. Kemudian, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci belum sepenuhnya memadai dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan vaksinasi Covid-19

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Rio Tirta menyampaikan, pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksaan dan penilaian risiko, termasuk risiko kecurangan.

"BPK berharap agar hasil pemeriksaan yang telah disampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Pemerintah Provinsi Jambi, Kota Jambi, dan Kabupaten Kerinci," kata Rio Tirta saat menyerahkan LHP, Kamis (23/12).

LHP diserahkan kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan Walikota Jambi Syarif Fasha, serta Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Edminuddin dan Bupati Kerinci yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci Zainal Efendi.

"BPK dan pemerintah daerah secara bersama-sama selalu berusahan dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntable," ujar Rio Tirta.

Rio Tirta juga mengingatkan bahwa berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP.

"Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK terkait tindak lanjut atas rekomendasi LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima," pungkasnya.


Penulis: fdy
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments