Minggu, 22 Mei 2022

RSUD Raden Mattaher Diusulkan Naik Tipe

Selasa, 28 Desember 2021 | 14:41:44 WIB


Gubernur Jambi Al Haris saat meninjau laboratorium patologi klinik terpadu RSUD Raden Mattaher Jambi.
Gubernur Jambi Al Haris saat meninjau laboratorium patologi klinik terpadu RSUD Raden Mattaher Jambi. / Achy/ Metrojambi.com

JAMBI - Gubernur Jambi Al Haris mengusulkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher untuk naik tipe, yang semula tipe B menjadi tipe A.

Ini disampaikan Al Haris saat menerima Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi IX yang bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Senin (27/12/2021). Pada pertemuan tersebut, Al Haris membahas soal kesehatan dan ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Jambi.

Baca juga : Al Haris Tegaskan RSUD Raden Mattaher Beri Pelayanan Terbaik

Al Haris mengemukakan, Provinsi Jambi masih sangat membutuhkan sarana dan prasarana kesehatan yang baik, karena saat ini sapras di RSUD belum memadai. Diketahui saat ini, Provinsi Jambi memiliki 2 rumah sakit pemerintah yang bertipe B yaitu RSUD Raden Mattaher Jambi dan RSUD H. Hanafie Bungo. Sedangkan rumah sakit lainnya masih berstatus tipe C.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jambi pun berupaya untuk menaikkan tipe rumah sakit dengan meminga bantuan dari komisi IX DPR RI. Agar nantinya RSUD Raden Mattaher Jambi naik menjadi tipe A.

"Kita mengharapkan, kedepannya di Provinsi Jambi memiliki rumah sakit yang bertipe A.  Saat ini kita baru memiliki rumah sakit yang bertipe B. Untuk itu kami mohon bantuan kepada Bapak Anggota DPR Komisi IX untuk menambah sarana dan prasarana sehingga bisa diusulkan naik menjadi tipe A," ujar Gubernur Jambi Al Haris.

Membahas soal ketenagakerjaan diprovinsi Jambi, saat ini Pemprob Jambi  memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang biasa mengadakan program pelatihan dalam bidang ketenagakerjaan secara langsung dibawah naungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Al Haris juga menginginkan agar BLK juga memenuhi standar Internasional. Ini dilakukan agar SDM mempunyai kualitas lebih baik.

Namun ada beberapa kendala pada BLK, yang mana tidak memiliki lahan 5 hektare. "Saat ini sudah memiliki lahan 5 hektare namun 1 hektare nya digunakan untuk gedung BPBD Provinsi Jambi," sebutnya.

Al Haris meminta pertimbangan dengan luasan 4 hektare agar bisa memenuhi persyaratan. Sehingga BLK Provinsi Jambi bisa dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja RI yang dapat menghasilkan mutu kualitas internasinal.

Menanggapi usulan dari Gubernur Jambi, Ketua Komis IX DPR RI, Anshori Siregar mengatakan pihaknya akan berupaya untuk memperjuangkan.

"Sehingga provinsi Jambi kedepannya menjadi provinsi yang lebih maju lagi, ujar Anshory.

Dijelasjan Anshory, kunjungan kerja Komisi IX DPR RI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Yang mana membahas berbagai permasalahan terkait dengan kesehatan dan bidang ketenagakerjaan di Provinsi Jambi.

“Kita patut berusyukur kondisi pandemi Covid-19 mulai terkendali berkat dukungan dari pemerintah daerah bersama pihak terkait yang bahu membahu dalam penanggulangan Covid-19 dan berdasarkan data terbaru, Provinsi Jambi termasuk Provinsi yang nihil dari angka kasus," kata dia.

Ia mengakui, bahwa untuk cakupan pelaksanaan vaksinasi di Jambi cukup baik. Anshory meminta agar cakupan vaksinasi nakes dan petugas publik lebih ditingkatkan lagi.

"Kemudian pada hari ini kami juga ingin mendengar kendala dan hambatan dalam percepatan pasien dan bagaimana kami bisa membantu, karena kita semua menyadari covid telah mempengaruhi angka kemiskinan, angka pengangguran dan pertumbuhan ekonomi secara nasional," pungkasnya.


Penulis: Pratiwi Resti Amalia
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments